Page 7 - BULETIN 1234
P. 7

KOMISI II  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Legislator Sebut Perpanjangan

               Jabatan Kades Bukan Fokus Revisi


               UU Desa






                               akil Ketua
                               Komisi II DPR RI
                               Yanuar Prihatin
                               menyampaikan
               W banyak substansi
               yang menjadi poin revisi Undang-
               Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
               Desa. Menurut dia, perpanjangan
               jabatan kepala desa bukanlah fokus
               dari usulan revisi tersebut.
                  “Kalau saya pribadi, usulan
               teman-teman kemarin sebetulnya
               lebih merupakan pemantik saja untuk    FOTO: DEP/PDT
               memberikan peringatan kepada kita
               semua. Terutama yang di pemerintah   Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat menjadi pembicara pada diskusi Dialektika Demokrasi di
                                               Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
               pusat, DPR, maupun presiden dan
               para menteri terkait bahwa ada   memajukan desa yang kemungkinan   daya yang bisa dimanfaatkan bagi
               sesuatu yang harus kita selesaikan   akan dibahas pada revisi UU Desa   keperluan desa. Nah, banyak kepala
               di desa,” ujar Yanuar dalam sebuah   nanti. Pertama, soal kepemimpinan   desa yang tidak percaya diri dengan
               diskusi Dialektika Demokrasi bertema   desa, dimana hal ini sangat   kualitas sumber daya lokalnya. Ini
               “Menimbang Urgensi Revisi UU    menentukan kemajuan desa.       tugas pemerintah pusat membuat
               Desa” di Gedung DPR RI, Senayan,   Kemudian kedua, pemanfaatan   nyambung
               Jakarta, Kamis (2/2).           sumber daya lokal yang tersedia di   Ketiga, manajemen pemerintahan
                  Yanuar menuturkan, selama ini   desa. Menurut Yanuar pula, meskipun   dan pembangunan desa. Ia menilai
               perdebatan tentang revisi UU Desa   setiap daerah tidak seragam, namun   ini merupakan poin kunci yang harus
               hanya berkutat pada perpanjangan   setiap desa tentu memiliki sumber   dicek bersama dalam merumuskan
               masa jabatan kepala desa dari 6                                 nantinya. Keempat, partisipasi dan
               tahun menjadi 9 tahun. Ia menilai,                              pemberdayaan masyarakat. Sejauh
               perpanjangan jabatan kepala desa                                ini baik di desa sampai tingkat
               hanya menjadi bagian kecil dari                                 pusat dirasa masih jarang dilakukan
               berbagai permasalahan yang ada di   JADI BESARNYA ITU           pemberdayaan masyarakat.
               desa. Sebaliknya, lanjut dia, pesan   MENURUT SAYA YANG            Kelima, keuangan desa yang
               utama dari gelombang protes kepala   HARUS DITANGKAP.           menurut dia, cara pandang terhadap
               desa dan perangkat desa adalah                                  keuangan desa harus diubah,
               status dan kesejahteraan.       JANGAN KEMUDIAN                 lantaran selama ini perangkat desa
                  “Masa depan desa itu lebih luas   TERJEBAK PADA              hanya bergantung pada bantuan dari
               dari sekadar masa jabatan, lebih luas   TOPIK-TOPIK KECIL,      tingkat atasnya. “Jadi besarnya itu
               dari sekadar status, dan kedudukan   YANG MEMBUAT               menurut saya yang harus ditangkap.
        Scan QR   perangkat desa. Bahkan, lebih luas                           Jangan kemudian terjebak pada
        untuk berita                           KITA TENGGELAM DI
        selengkapnya  dari sekadar kesejahteraan kepala                        topik-topik kecil, yang membuat kita
               desa dan perangkat desa,” ujar   SITU DAN AKHIRNYA              tenggelam di situ dan akhirnya malah
               Yanuar. Selanjutnya, ia mengatakan,   MALAH DEBAT DI            debat di situ,” pungkasnya.
               ada lima pondasi pokok untuk    SITU.                               ann/mh


                                                                                  Nomor 1234/III/II/2023  • Februari 2023  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12