Page 8 - BULETIN 1234
P. 8

BULETIN            Parlementaria


            Kepolisian Harus Gelar Proses Etik
    KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  untuk Tangani Kasus ‘Polisi Peras





            Polisi’





                            akil Ketua
                            Komisi III DPR
                            Ahmad Sahroni
                            mendorong
            W kepolisian agar                               Wakil Ketua Komisi III DPR RI
                                                            Ahmad Sahroni.
            menggelar proses etik Kisruh Bripka
            Madih dan eks penyidik Polda Metro
            Jaya inisial TG dalam kasus ‘polisi
            peras polisi’ terkait sengketa tanah
            milik orang tua Madih. Dia berharap
            kasus ‘polisi peras polisi’ tak terjadi di
            wilayah lain.
               “Dikarenakan ini adalah oknum
            maka segerakan Propam segera
            sidangkan secara etik. Semoga ini
            tidak terulang kembali pada jajaran di
            polda lain atas sikap-sikap anggota
            masing-masing,” papar Sahroni
            kepada wartawan, Sabtu (4/2). Politisi
            Fraksi Partai Nasdem ini percaya   FOTO:  JKA/PDT
            Polda Metro dapat menuntaskan
            kasus ‘polisi peras polisi’ tersebut.
               “Saya percaya Kapolda Metro     Polda Metro Jaya menyampaikan   Polres Metro Jakarta Timur. Bripka
            bisa tuntaskan dengan cepat     akan menyelidiki dugaan polisi   Madih mengaku, dirinya diperas oleh
            kasus anggotanya, lebih cepat   diperas polisi itu. Kabid Humas Polda   penyidik di Polda Metro Jaya. Dugaan
            lebih baik agar tidak jadi polemik   Metro Jaya Kombes Trunoyudo   pemerasan terjadi ketika Bripka
            di masyarakat,” ujar Sahroni. Di   Wisnu Andiko menjelaskan, dugaan   Madih hendak melaporkan kasus
            kesempatan lain Anggota Komisi III   pemerasan itu diungkapkan Bripka   penyerobotan lahan yang dialaminya.
            DPR RI Arsul Sani mengungkapkan,   Madih, seorang anggota Provost   Sebelumnya Polda tersebut akan
            hingga saat ini masih banyak praktik                            mengkonfrontasi Bripka Madih dan
            pemerasan yang dilakukan oknum                                  eks penyidik inisial TG dalam kasus
            polisi. Namun, kata dia, kasus dugaan                           ‘polisi peras polisi’ buntut sengketa
            pemerasaan ini perlu dilihat secara                             tanah milik orang tua Madih. Dalam
            luas.                           SAYA PERCAYA                    konfrontasi, Propam Polda Metro
               “Bahwa yang namanya praktik                                  Jaya akan dilibatkan, lantaran kedua
            meminta uang atau memeras, itu   KAPOLDA METRO                  belah pihak merupakan anggota Polri.
            sesungguhnya memang masih       BISA TUNTASKAN                  Saat ini, kata Trunoyudo, pengakuan
            ada pada oknum polisi kita, bukan   DENGAN CEPAT                yang disampaikan oleh Bripka Madih
            kepada lembaga kepolisian secara   KASUS ANGGOTANYA,            tengah didalami oleh penyidik
            keseluruhan. Saat ini ramai di media   LEBIH CEPAT LEBIH        Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            polisi peras polisi. Ini kan harus kita   BAIK AGAR TIDAK       Propam) Polda Metro Jaya. “Saat ini   selengkapnya
            lihat tidak hanya pada kasus ini saja.                          Polda Metro Jaya akan mendalami
            Tetapi pada problem umumnya atau   JADI POLEMIK DI              hal dugaan pemerasan tersebut,”
            besarnya,” kata Arsul Sani.     MASYARAKAT.                     katanya.   ssb/aha


            8   Nomor 1234/III/II/2023  • Februari 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13