Page 11 - BULETIN 1237

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rencana Pemberian Insentif
dan Subsidi Kendaraan Listrik

Harus Terus Diawasi

nggota Komisi VII
DPR RI Sartono
(3/3).
tetap ada. Kebijakan pemberian
mengungkapkan dihubungi Parlementaria, Jumat sekitar 180 juta unit ini, maka polusi
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini
insentif atau subsidi pada pembelian
lembaga-lembaga menyebutkan kebijakan ini bukan motor dan mobil listrik ini pun
A berwenang seperti BPK konversi yang mengganti kendaraan tidak akan berpengaruh terhadap
dan KPK harus memantau pemberian berbahan bakar minyak atau yang pengurangan tingkat polusi udara
insentif pembelian motor dan mobil berasal dari fosil ke kendaraan listrik. akibat kendaraan bermotor, kecuali
listrik yang menurut Menteri Energi Namun kebijakan ini menambah kendaraan berbahan fosil yang sudah
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kendaraan listrik yang telah diberikan ada dikonversikan ke kendaraan
rencananya akan mulai berlaku pada subsidi. Sementara kendaraan listrik. Sehingga yang ada di jalan
Maret 2023 ini. Ia menilai kebijakan berbahan bakar minyak yang masih merupakan kendaraan listrik,”
pemberian insentif ini tidak signifikan beredar saat ini jumlahnya sekitar 180 tambahnya.
terhadap pengurangan polusi yang juta unit. Sehingga masih berpotensi Sartono juga menambahkan
berasal dari kendaraan bermotor. memunculkan polusi udara. Bahkan bahwa sejatinya penggunaan
“Oleh karenanya saya berharap penjualan kendaraan berbahan bakar kendaraan listrik juga tidak seutuhnya
kebijakan ini agar transparan. Bahkan minyak juga masih terus berlangsung. non fosil, pasalnya pembangkit
ia juga meminta lembaga keuangan “Dengan tidak dikonversikan energi listrik di Indonesia juga masih
negara serta lembaga berwenang kendaraan BBM yang jumlahnya didominasi oleh batu bara yang
lainnya, seperti BPK (badan notabene merupakan energi fosil.
pemeriksa keuangan) dan KPK Meski demikian, ia menegaskan,
(Komisi pemberantasan korupsi) agar langkah atau upaya pengurangan
memantau pelaksanaan kebijakan ini. emisi karbon dan gas rumah kaca
Jangan sampai terjadi penyimpangan, tetap harus dilakukan sebagaimana
sehingga berpotensi mengurangi komitmen Indonesia terhadap Paris
pendapatan Negara, bahkan bisa Agreement sehingga akan terwujud
merugikan Negara,” ujar Sartono saat target bebas emisi dan bebas jejak
karbon. ayu/aha
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: OJI/PDT

Nomor 1237/II/III/2023 • Maret 2023 11