Page 7 - BULETIN 1237
P. 7
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ihsan Yunus Soroti Skema
Perbantuan ASN dalam
Penyelenggaraan Pemilu 2024
nggota Komisi II
Untuk itu, Ihsan Yunus meminta
gaji di instansi atau lembaga di mana
DPR RI Ihsan Yunus Dengan kata lain, tidak mengikuti adanya kebijakan baru dari
menyoroti skema mereka berasal. pemerintah tentang penggunaan
perbantuan Aparatur “Permasalahannya klasik, kita ASN dalam penyelenggaraan pemilu
A Sipil Negara (ASN) perlu orang yang sesuai dengan tersebut. “Insyaallah nanti kita akan
dalam penyelenggaraan Pemilu lingkup kerjanya, tapi ketika pinjam mencari jalan keluarnya agar bisa
2024, khususnya di Provinsi dari ASN ada masalah tunjangan secara SDM bisa terpenuhi, tetapi
Sulawesi Selatan. Sebab, diketahui, dan gaji yang memang jauh juga tidak mengurangi gaji dan
bahwa yang menjadi persoalan berbeda antara di Bawaslu dan KPU tunjangan di tempat asalnya,” ujar
adalah gaji dan tunjangan ASN dibandingkan dengan yang dipinjam, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
yang diperbantukan ke lembaga yakni biasanya dari pemerintahan Secara umum, Ihsan Yunus
penyelenggaraan pemilu, seperti kabupaten,” terang Ichsan Yunus menyampaikan tahapan
KPU dan Bawaslu, akan kepada Parlementaria, usai penyelenggaraan pemilu di Provinsi
mengikuti gaji di memimpin Kunjungan Kerja Sulawesi Selatan telah berjalan baik,
tempat baru Reses Komisi II DPR ke Provinsi sesuai jadwal dan tidak menemui
tersebut. Sulawesi Selatan, Jumat (17/2). permasalahan yang signifikan.
“Paling tadi bicara masalah
dapil saja yang memang ada
pertumbuhan penduduk di beberapa
kabupaten dan ada juga penurunan
penduduk di beberapa kabupaten,
tapi tadi sudah bisa diselesaikan.
Hanya permasalahan nama saja,
karena sebarannya sporadis
sehingga maunya dikasih nama I,
II, III, IV sesuai arah jarum jam tadi.
Karena yang sekarang satu di utara,
dua di selatan, paling itu saja,”
ungkap Ihsan Yunus.
Di sisi lain, Ihsan Yunus
mengapresiasi penyelesaian
mafia tanah di Provinsi Sulawesi
Selatan. Ia mengapresiasi semangat
juang Badan Pertanahan Nasional
(BPN) di Sulawesi Selatan dalam
penyelesaian persoalan mafia tanah
di daerah tersebut. “Sekitar 4 hingga
5 kasus yang sudah selesai dan
FOTO: EKI/PDT kawan di BPN memang punya
Scan QR sudah di pengadilan. Artinya Kawan-
untuk berita
selengkapnya
semangat yang sama dengan kita
Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus bersama rombongan Tim saat foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja semua untuk memberantas mafia
Reses Komisi II DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023). tanah,” terang Ihsan Yunus. eki/rdn
Nomor 1237/II/III/2023 • Maret 2023 7
