Page 6 - BULETIN 1237

BULETIN Parlementaria

Komisi II Pertanyakan Kesiapan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemprov Sumut Hadapi Pemilu 2024

omisi II DPR RI
mempertanyakan
keseriusan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
K dalam mempersiapkan
tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan
informasi yang diterima Komisi II,
Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
menjadi provinsi kedua tertinggi
yang memiliki laporan pelanggaran
tahapan pemilu di Indonesia.
Untuk mendapatkan penjelasan
akan hal tersebut, Komisi II DPR
RI yang dipimpin Ketua Komisi II
Ahmad Doli Kurnia melakukan
Kunjungan Kerja Reses Komisi II
ke Kota Medan, Sumatera Utara.
Sayangnya, tidak ada Gubernur
maupun Wakil Gubernur Pemprov
Sumut, ataupun pimpinan KPUD
dan Bawaslu Provinsi Sumut dalam FOTO: TS/PDT
pertemuan tersebut. Padahal, tegas
Doli, Pemilu 2024 ini menjadi agenda
krusial bagi urusan pemerintahan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Kota
Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/3/2023).
di Indonesia, termasuk Sumatera
Utara. harus mengedepankan sinergi dan melakukan Kunjungan Kerja untuk
“Ini (juga) kan agenda (Kunker) kolaborasi. menindaklanjuti sejumlah aspirasi dan
sudah dijadwalkan lama, kami “Setelah (pertemuan) ini, kami aduan masyarakat terkait persiapan
datang (secara) resmi, semua akan mengevaluasi kinerja dari tahapan Pemilu 2024 di Kota Medan,
prosedur sudah dilalui. Kami (akan) pemerintah daerah. Kami (akan Sumatera Utara. Berdasarkan laporan
evaluasi bersama Menteri dalam membahas) bersama Presiden dari Ketua Dewan Kehormatan
Negeri, ini kan (jadi) keterkaitan melalui Menteri Dalam Negeri,” Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy
dengan pembinaan kelembagaan pungkas Doli. Lugito, terdapat rangkap jabatan
pemerintah daerah,” ungkap Sebagai informasi, Indonesia yang dilakukan oleh Ketua KPUD
Doli kepada Parlementaria usai akan menyelenggarakan Pemilu Tebing Tinggi sehingga diputuskan
memimpin pertemuan tersebut, 2024 serentak kurang dari 1 untuk diberhentikan dari jabatannya
Kamis (2/3). (satu) tahun. Sejumlah persiapan sebagai Ketua KPUD.
Terlepas adanya konflik internal diupayakan agar Pemilu tersebut Tidak hanya itu, sampai saat
dalam pemerintah daerah, Politisi berjalan dengan kondusif. Komisi II ini, DKPP telah menerima perkara
Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI yang membidangi sekaligus pelanggaran etik penyelenggara
itu menegaskan penyelesaian mengawasi persiapan Pemilu Pemilu sebanyak 35 laporan. “Kalau
masalah persiapan tahapan Pemilu mengusahakan agar segenap mitra ini kita biarkan, bisa berimplikasi pada Scan QR
untuk berita
2024 harus tetap menjadi fokus kerja terkait bekerja sesuai dengan situasi Pemilu nanti. Sebenarnya, selengkapnya
utama bersama bagi segenap perundang-undangan. Pemilu adalah untuk kita semua,
pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu usaha yang dilakukan mestinya jadi perhatian semua pihak,”
Sehingga, imbuhnya, Pemilu 2024 oleh Komisi II DPR RI adalah tutup Heddy. ts/rdn

6 Nomor 1237/II/III/2023 • Maret 2023