Page 13 - BULETIN 1249
P. 13
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Serukan
Kementerian Desa Fokus
Entaskan Daerah Tertinggal
nggota Komisi
V DPR RI Anwar hingga per hari ini masuk kategori ke kas-kas desa. “Saya kira akan
jauh berbeda multiplier effect yang
daerah tertinggal. “Mudah-mudahan
Hafid menyerukan ini juga sebenarnya Pak Menteri, ini terjadi ketika dana alokasi desa ini
Kementerian Desa, sebuah hal yang memalukan juga, ditingkatkan dari sekarang. Tentu
A Pembangunan kalau daerah Sulteng itu daerah yang ini butuh perjuangan kita semua
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tujuan investasi yang begitu besar dan panglimanya tentu pak menteri
(PDTT) untuk kedepannya tidak tapi masih ada daerah tertinggal. untuk kita berjuang kepada bapak
ada lagi daerah-daerah tertinggal Saya ingin juga mudah-mudahan Presiden sehingga 2024 di akhir masa
di Indonesia. Dirinya menginginkan ini mendapat perhatian, kita coba jabatan presiden, bisa memberikan
Kementerian Desa memberi prioritas membedah bersama-sama, kenapa hadiah terbaik buat desa di Indonesia,
khusus untuk bekerja lebih keras dan masih ada istilah Daerah Tertinggal dengan memberikan alokasi dana
lebih fokus lagi dalam mengentaskan itu,” tandas Anwar. desa yang cukup signifikan dari
daerah-daerah yang masih dalam Lebih lanjut, Politisi Fraksi kondisi yang ada sekarang, Saya kira
kategori daerah tertinggal. Partai Demokrat ini mengusulkan itu amanah UU Desa,” tutupnya.
“Sekalipun saya juga paham Kementerian Desa dan PDTT untuk pun,yas/aha
bahwa tidaklah menjadi kunci utama kedepannya semakin meningkatkan
keberhasilan kita mengangkat alokasi dana desa menjadi prioritas
daerah-daerah dari Daerah Tertinggal utama yang lebih besar lagi. “Karena
itu hanya dengan kerja sebuah bagaimanapun juga sekarang ini
Kementerian saja. Tapi ini tentu kerja desa kita ini, alhamdulillah berkat
semua kerja bareng semuanya tapi binaan Kementerian Desa dan juga
saya ingin bahwa Kementerian Desa Kementerian Dalam Negeri, baik di
dan Pembangunan Daerah Tertinggal sisi administrasi pemerintahannya
memberi prioritas khusus bagaimana sekarang ini sudah jauh lebih baik,
kita lebih keras dan lebih fokus lagi Pak Menteri,” tandas Anwar.
dalam mengentaskan daerah-daerah Pengelolaan dana desa,
kita yang masih dalam kategori sambungnya, hanya akan
Daerah tertinggal,” ujar Anwar dalam berdampak multiplier
Rapat Kerja Komisi V DPR RI di effect jika alokasi
Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa dana desa tersebut
(30/5). langsung mengenai FOTO: ENO/PDT
Anwar mencontohkan, di
Provinsi Sulawesi
Tengah masih
terdapat tiga
kabupaten yang
Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, di Gedung
Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Nomor 1249/I/VI/2023 • Juni 2023 13