Page 15 - BULETIN 1249

KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Martin Manurung: Kebijakan

Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak

Risiko Negatif

akil Ketua Komisi
dalam negeri atau domestic market
VI DPR RI Martin dengan mengutamakan kebutuhan
Manurung obligation (DMO). Pemerintah
menilai kebijakan KITA LIHAT PARA menetapkan peraturan itu dengan
W ekspor pasir PEMERHATI LINGKUNGAN tujuan untuk memenuhi reklamasi di
laut lebih banyak berisiko negatif. JUGA SUDAH BERSUARA dalam negeri.
Karena itu, ia meminta pemerintah "Kalau ini didiamkan dan tidak
untuk mengkaji ulang izin tersebut UNTUK PENOLAKAN PP diatur maka bisa jadi (pasir) pulau-
sebagaimana tertuang dalam INI. pulau diambil, jadi reklamasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor dan berakibat pada kerusakan
26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dasar Hukum Pemanfaatan Hasil lingkungan. Atas dasar itu terbitlah
Hasil Sedimentasi di Laut. Sedimentasi, khususnya pasir PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus
Salah satu yang perlu dikaji laut, dengan mengedepankan gunakan pasir sedimentasi," ujar
adalah dampaknya terhadap keberlanjutan ekologi dan Trenggono dalam konferensi pers di
kerusakan lingkungan. Apalagi, kepentingan negara. Jakarta Pusat, Rabu lalu (31/5) lalu.
sebelumnya sudah ada pelarangan Trenggono menjelaskan, selama bia/rdn
ekspor pasir laut yang tertuang dalam ini, kebutuhan reklamasi dalam negeri
Surat Keputusan (SK) Menperindag besar. Sayangnya, pemanfaatan
Nomor 117/MPP/Kep/2/2003. pasir laut masih merusak lingkungan
"Kita lihat para pemerhati karena pasir yang diambil berasal dari
lingkungan juga sudah bersuara pulau-pulau.
untuk penolakan PP ini. Artinya ini Dia menilai, pasir sedimentasi
jelas ancaman yang nyata terhadap cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan
lingkungan kita," ujar Martin lewat reklamasi, termasuk mendukung
keterangan pers yang diterima pembangunan IKN dan infrastruktur
Parlementaria di Jakarta, Minggu
(4/6).
Dia menjelaskan, ekspor Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
diperbolehkan sepanjang kebutuhan Martin Manurung.
dalam negeri terpenuhi sesuai
dengan perundang-undangan.
Namun, Martin mempertanyakan
cara pengawasannya yang masih
belum jelas. "Demi keselamatan
lingkungan serta yang lainnya, kami
minta (Peraturan Pemerintah No 26
Tahun 2023) dikaji ulang," ujar Politisi
Fraksi Partai NasDem itu.
Scan QR Sebelumnya, Menteri Kelautan
untuk berita
selengkapnya dan Perikanan Sakti Wahyu
Trenggono menuturkan, penerbitan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 FOTO: OJI/PDT
Tahun 2023 menekankan tentang

Nomor 1249/I/VI/2023 • Juni 2023 15