Page 16 - BULETIN 1249

BULETIN Parlementaria

Komisi VII Minta Pemerintah
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Akuisisi PT Vale Indonesia (INCO)

Indonesia Tbk (INCO) secara penuh
sebagai syarat perpanjangan menjadi
Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) dari saat ini masih berstatus
Kontrak Karya (KK).
Seperti diketahui, untuk
mendapatkan proses perpanjangan
menjadi Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) maka setidaknya
Vale wajib mendivestasikan
sahamnya sebesar 51 persen kepada
investor nasional atau pemerintah.
Namun berdasarkan catatannya,
perusahaan baru mendivestasikan
sahamnya sebesar 20 persen ke
MIND ID. Artinya, apabila Vale hanya
FOTO:OJI/PDT menawarkan sahamnya sebesar 11
persen untuk diambil negara, maka
sejauh ini baru 31 persen saham yang
digenggam RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat Rapat Kerja bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Hal ini lantaran kepemilikan
DPR RI, Senayan, Senin (5/6/2023).
publik sebesar 20,7 persen di PT Vale
Indonesia ternyata tidak dikuasai
oleh pasar domestik. "Mereka
omisi VII DPR RI (Vale) pakai perusahaan cangkang
meminta pemerintah domestik infonya itu yang memiliki
meninjau ulang saham 20 persen. Mereka juga
rencana pemberian INFONYA ITU YANG bahkan terindikasi itu Dana Pensiun
K perpanjangan izin MEMILIKI SAHAM 20 Sumitomo," kata Bambang.
kontrak PT Vale Indonesia Tbk PERSEN MEREKA- Bambang menambahkan,
(INCO) yang akan berakhir pada MEREKA JUGA BAHKAN Sumitomo sendiri sudah memiliki
2025 mendatang. Wakil Ketua ITU TERINDIKASI DANA saham yang tercatat di PT Vale
Komisi VII DPR RI Bambang Indonesia. Karena itu ia mendorong
Haryadi mengungkapkan, salah PENSIUN SUMITOMO proses divestasi saham PT Vale
satu pertimbangannya yakni terkait PADAHAL SUMITOMO melalui MIND ID sebesar 20
komposisi saham Vale Indonesia SUDAH MEMILIKI persen. Sehingga RI mengantongi
saat ini. Menurutnya, sebanyak 20 SAHAM YANG TERCATAT kepemilikan saham 51 persen secara
persen saham Vale Indonesia yang DI VALE. penuh."Harapan kami bahwa posisi
dilepas ke publik mayoritas justru 51 persen, 20 persen plus 11 persen
dikuasai pihak asing. yang sedang ditawarkan. Kami
"Infonya itu yang memiliki saham Kerja bersama Menteri ESDM Arifin koordinasi dengan Komisi VI mereka
20 persen mereka-mereka juga Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, bilang mendukung bahkan siap Scan QR
untuk berita
bahkan itu terindikasi dana pensiun Senin (5/6) meminta ke Menteri Keuangan untuk selengkapnya
Sumitomo padahal Sumitomo sudah Bambang pun meminta penyertaan modal negara apabila
memiliki saham yang tercatat di pemerintah untuk mengambil alih diperlukan untuk pengambilalihan
Vale," kata Bambang dalam Rapat kepemilikan saham 51 persen PT Vale Vale," tandasnya. ann/aha

16 Nomor 1249/I/VI/2023 • Juni 2023