Page 22 - BULETIN 1233

BULETIN Parlementaria

Perizinan Edar Obat dan
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Makanan Menjadi Aspek Penting

dalam Harmonisasi RUU POM

BALEG adan Legislasi (Baleg) edar obat dan makanan akan ada atau Amerika. “Apakah kita ingin
DPR RI melaksanakan keterkaitan dengan UU Ciptakerja, mencontoh seperti Uni Eropa punya
rapat Panitia Kerja maka penting untuk diperhatikan dia sistemnya terpusat. Jadi kalau di
Harmonisasi Rancangan soal sinkronisasi dan harmonisasinya. negara-negara bagian Amerika itu
B Undang-undang (RUU) “Soal perizinan berusaha ada dia punya hak untuk mengeluarkan,
tentang Pengawasan Obat dan keterkaitan dengan Undang-Undang jadi tidak terpusat. Itu salah satu
Makanan (POM) dengan Komisi Cipta Kerja, tapi hampir di semua aspek kelembagaan yang perlu kita
IX DPR RI, di Ruang Rapat Baleg, negara untuk meluluskan satu pikirkan,” jelas Supratman.
Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa produk itu butuh waktu yang lama, Di kesempatan yang sama, Wakil
(24/1). Dalam rapat ini perizinan edar kalau di Uni Eropa mereka butuh Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul
obat dan makanan menjadi aspek waktu 210 hari untuk satu produk Wafiroh mengungkapkan RUU
penting dalam pembahasan. Ketua tertentu baru izin edarnya keluar. POM diusulkan akan mengatur
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas Kalau di Amerika itu malah lebih pengawasan setelah beredar
berpendapat bahwa khusus obat lama itu 500 hari,” papar Supratman. (post market) terhadap obat dan
dan makanan yang paling berhak Politisi Fraksi Partai Gerindra makanan. Menurutnya pengaturan
mengeluarkan izin edar harus Badan ini menanyakan apakah dalam ini akan menjadi jaminan makanan
Pengawas Obat dan rancangan undang-undang maupun obat yang dikonsumsi oleh
Makanan (BPOM). ini ingin mengambil contoh masyarakat.
Dia juga yang berlaku di Uni Eropa Sebab selama ini, pengawasan
mengungkapkan obat dan makanan pasca beredar
soal perizinan dinilai belum maksimal. “Selama
ini kita ini tidak punya kekuatan
Ketua Badan Legislasi dalam hal menjamin yang namanya
DPR RI
Supratman Andi Agtas. kesehatan, makanan dan obat
yang dikonsumsi oleh masyarakat
Indonesia, kita nggak punya jaminan
apapun,” kata Nihayatul.
Selain post market, regulasi rokok
elektrik atau vape juga akan dibahas
di dalam RUU ini. Usul ini pun berasal
dari anggota Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI yang membahas RUU
POM beberapa waktu belakangan.
Ninik bilang, persoalan vape masih
meresahkan karena belum ada
regulasi yang mengatur secara
rinci. “Vape akan menjadi PR karena
selama ini belum bicara soal vape,
dan persoalannya seperti apa. Nah, Scan QR
untuk berita
(dalam vape) salah satunya (ada) zat selengkapnya
FOTO: RSB/PDT cairan psikotropika, nah ini yang akan
kita diskusikan di POM,” jelas Ninik.
ssb/aha

22 Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023