Page 19 - BULETIN 1233
P. 19

Banyak Program Pendidikan yang



               Baik Tidak Didukung Anggaran




                        im Kunjungan Kerja
                        Panja Perguruan Tinggi
                        Komisi X DPR RI ke
                        Provinsi Sumatera Utara
               T (Sumut) yang dipimpin
               Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede
               Yusuf melakukan diskusi dengan
               rektor dan jajaran sivitas akademika
               Universitas Negeri Medan (Unimed)
               dan beberapa universitas negeri
               dan swasta lainnya. Diskusi ini guna
               menyerap masukan dan informasi
               terkait persoalan perguruan tinggi
               yang ada di Provinsi Sumut.
                  “Hari ini kita mendengarkan
               (masukan) dari perguruan tinggi baik
               swasta, negeri, maupun politeknik
               di Kota Medan dan Sumatera Utara.
               Banyak hal yang terkait dengan
               masalah kebijakan-kebijakan yang    FOTO: DEP/PDT
               mungkin dirasa masih belum bisa
               disesuaikan dengan yang ada di   Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memberikan sambutan pada diskusi diskusi dengan rektor dan
               daerah, terutama dari sisi kebijakan   jajaran sivitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta
                                               lainnya.
               anggaran, akreditasi, biaya dan lain-
               lain,” ungkap Dede di Medan, Sumut,
               Kamis (26/1).                   Medan (Unimed) Syamsul Gultom   menunggu proses visitasi BAN-PT.
                  Ia menyatakan, program yang   menyampaikan bahwa Unimed saat    Dengan jumlah mahasiswa,
               baik sering kali tidak didukung   ini memiliki 29.037 mahasiswa, 1058   dosen dan tenaga kependidikan
               oleh faktor anggaran yang besar   dosen dan 464 tenaga kependidikan.   tersebut, Unimed mau tidak mau
               dan masih banyak terjadi kendala   UNIMED memiliki 82 Program   harus mengembangkan gedung
               di lapangan. Di satu sisi, ada   Studi dengan akreditasi 61 persen   dan sarana belajar lainnya secara
               beberapa perguruan tinggi yang bisa   akreditasi Unggul/A, 33 persen   komprehensif. Unimed saat ini sudah
               mengadopsi kebijakan-kebijakan   terakreditasi Baik Sekali/B/Baik dan   selesai membangun gedung kuliah
               yang baru, tetapi banyak juga   6 persen prodi baru yang sedang   FMIPA empat menara dengan dana
               kampus-kampus swasta yang belum                                 PNBP, karena sudah kurang lebih 12
               banyak bisa mengadopsi kebijakan-                               (dua belas) tahun tidak ada bantuan
               kebijakan baru tersebut.                                        pembangunan gedung sarana
                  “Ini butuh proses dan butuh                                  belajar dari pemerintah.
               keberpihakan anggaran. Kita tentu   PROGRAM YANG BAIK              Padahal, setiap tahunnya semua
               akan mendorong lebih banyak lagi   SERING KALI TIDAK            PTN dan PTS terus berkembang
               kebijakan yang disesuaikan dengan   DIDUKUNG OLEH               dan menyesuaikan dengan
               anggaran yang ada. Jangan sampai   FAKTOR ANGGARAN              perkembangan zaman. “Melalui
        Scan QR   kebijakannya terlalu tinggi tetapi                           pertemuan yang mulia ini, kami
        untuk berita                           YANG BESAR DAN
        selengkapnya  anggarannya tidak mencukupi,” kata                       titipkan suara kami dari PTN dan
               Dede.                           MASIH BANYAK                    PTS di Provinsi Sumatera Utara,
                  Dalam kesempatan yang        TERJADI KENDALA DI              agar ada perhatian yang serius dari
               sama, Rektor Universitas Negeri   LAPANGAN.                     pemerintah,” ucapnya.   dep/rdn


                                                                                  Nomor 1233/II/II/2023  • Februari 2023  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24