Page 14 - BULETIN 1233

BULETIN Parlementaria

Legislator Nilai Pemerintah
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Langgar UU PPP Terkait

Pembahasan RUU EBET

nggota Komisi VII DPR
DIM yang seharusnya
dan dibatalkan MK (Mahkamah
RI Mulyanto menilai diserahkan Pemerintah ke DPR, Tujuannya agar tidak cacat hukum
Pemerintah telah paling lambat 60 hari sejak Konstitusi) bila kelak sudah diketok.
melanggar ketentuan diterimanya surat dari DPR-RI, Atau setidaknya tidak diajukan
A Undang-Undang namun baru diterima dan dibahas judicial review oleh masyarakat.
(UU) No. 13 Tahun 2022 tentang kemarin, Selasa, (24/1). Artinya “DIM memang sudah diterima
Pembentukan Peraturan Perundang- pengiriman DIM tersebut sudah oleh DPR RI, namun dari segi waktu
Undangan (PPP) terkait pembahasan jauh melewati batas waktu yang sudah jauh melewati batas yang
RUU Energi Baru dan Energi ditentukan Undang-Undang. diatur UU, yakni 60 hari setelah
Terbarukan (EBET). Pasalnya, Surat Karena itu Mulyanto minta RUU dikirim oleh DPR RI,” ujar
Presidennya telah dikirim tanggal 21 kepada Pemerintah dan Pimpinan Mulyanto kepada Media, Rabu
September 2022 namun tanpa Daftar Komisi VII untuk memitigasi risiko (25/1). Mul, begitu ia biasa disapa,
Inventarisasi Masalah (DIM). RUU EBET, yang akan dibahas. khawatir undang-undang yang
dihasilkan itu akan dianggap cacat
hukum, bahkan beresiko digugat
atau di judicial review ke MK.

DIM MEMANG SUDAH
Anggota Komisi VII DPR RI DITERIMA OLEH DPR
Mulyanto.
RI, NAMUN DARI
SEGI WAKTU SUDAH
JAUH MELEWATI
BATAS YANG DIATUR
UU, YAKNI 60 HARI
SETELAH RUU
DIKIRIM OLEH DPR RI

Karenanya, ia menilai
Pemerintah telah menabrak UU
No.13/2022 Tahun 2022, khususnya
Pasal 49 Ayat 2. Di sana dikatakan
bahwa Presiden menugasi Menteri
yang mewakili untuk membahas
rancangan undang-undang disertai Scan QR
untuk berita
dengan DIM bersama DPR dalam selengkapnya
FOTO: OJI/PDT jangka waktu paling lama 60 hari
terhitung sejak surat pimpinan DPR
ayu/aha
diterima.

14 Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023