Page 11 - BULETIN 1233

Ditjen Perhubungan saat rapat Komisi V dengan Ditjen
Perhubungan Udara, Selasa (31/1).
Kemudian, tutur Lasarus,
Udara Didorong beberapa waktu lalu saat rapat
khusus membahas kecelakaan
Sriwijaya SJ-182, pihak Sriwijaya
Tuntaskan Persoalan saat itu sempat menyatakan bahwa
Sriwijaya tidak mensyaratkan
Santunan Korban kewajiban bagi pihak keluarga
korban tidak harus menandatangani
surat pernyataan. “Namun setelah
Kecelakaan Sriwijaya Air kita telusuri lagi, Sriwijaya ngomong
langsung ke saya bahwa yang
mensyaratkan itu adalah asuransi.
Nah disini titik persoalannya,” tandas
Lasarus.
etua Komisi V DPR RI mendapatkan pembayaran santunan “Maka, Bu Dirjen bisakah
Lasarus mendorong tersebut. sampaikan kepada kami apa
Ditjen Perhubungan “Terkait pembayaran santunan sebetulnya permasalahan ini?
Udara Kementerian korban kecelakaan Sriwijaya Air Memang adakah aturan yang
K Perhubungan untuk SJ-182. Beberapa waktu lalu, mewajibkan sehingga asuransi baru
segera menuntaskan persoalan kami sudah didatangi berkali-kali boleh membayar dan itu dibenarkan
santunan korban kecelakaan dari pihak korban yang merasa oleh negara? Ada atau tidak ada
Sriwijaya Air SJ-182 yang terjadi tahun dipersulit memperoleh pembayaran aturan itu?Kalau tidak ada, kenapa
2021 di Perairan Kepulauan Seribu. santunan. Kemudian, saya mencoba santunan ini belum dibayarkan
Mengingat, Lasarus mengungkapkan mencari sebabnya apa? Ternyata, sampai hari ini? Adakah kaitan
dirinya sudah mendapat aduan sebabnya karena perusahaan dengan yang dimaksud oleh pihak
berkali-kali dari pihak asuransi mewajibkan mereka Sriwijaya.? Ini perlu di-clear-kan,”
korban Sriwijaya menandatangani surat pernyataan tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
SJ-182 yang yang mengharuskan mereka ini.
merasa tidak boleh menuntut kalau Merespon hal tersebut, Dirjen
dipersulit untuk nanti setelah dibayar pihak Perhubungan Udara Kemenhub
manapun. Nah Maria Kristi Endah Murni menjelaskan
keluarga korban bahwa pihaknya sudah mendapat
ini tidak mau. surat dari Sriwijaya Air berisi
Hal ini tidak keterangan bahwa terdapat beberapa
ada titik temu,” korban yang belum dibayarkan hak-
tutur Lasarus haknya. Alasannya, karena korban
menuntut kepada pihak Boeing yang
memproduksi pesawat.
Maria selanjutnya berjanji
bahwa Dirjen Perhubungan Udara
dalam satu dua hari kedepan akan
melakukan pendalaman dengan
pihak maskapai Sriwijaya Air terkait
santunan kepada korban kecelakaan
Sriwijaya Air SJ-182 itu. Belum puas
akan jawaban Maria, Lasarus kembali
FOTO: ENO/PDT bertanya apakah ada aturan harus
tanda tangan untuk menerima
Scan QR
untuk berita
selengkapnya santunan yang kemudian dijawab
‘tidak ada’ oleh Maria. “Seingat saya
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran tidak ada,” pungkas Maria.
2022 dan membahas Program Kerja Tahun 2023 di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan,
Jakarta, Selasa (31 /1/2023). pun/aha
Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023 11