Page 9 - BULETIN 1233

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hentikan Eksploitasi Tambang

Batu Bara yang Merusak dan

Merugikan Negara

Undang-Undang yang berlaku.
Selain itu, memberikan ruang
lingkup pemerintah dan aparatnya
untuk melakukan penertiban dan
penindakan secara perdata ataupun
pidana,” sebut Andi di Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, Rabu (25/1).
Anggota Komisi IV DPR RI Ono
Surono juga menambahkan bahwa
tidak boleh ada pihak yang bermain,
baik itu pemerintah, Kepolisian
bahkan Kejaksaan. Diperlukan sinergi
yang sigap dari seluruh instrumen
yang berkaitan. Dimana salah satu
kasus ditemui ialah perusahaan
belum memiliki Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH). Ia harap agar
kasus ini bisa cepat diproses secara
hukum.
“Tadi saat kami tinjau salah satu
kawasan tambang batu bara disini,
salah satu operator menjelaskan
FOTO: DIP/PDT bahwa Izin Usaha Pertambangan
(IUP) sudah ada. Namun, kami melihat
kesalahan dimana perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono foto bersama seharusnya memiliki IPPKHnya
saat menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (25/1/2023). terlebih dahulu, kemudian IUP baru
dikeluarkan. Karena itu, hari ini pun
kali langsung berikan penyegelan di
omisi IV DPR RI bersama Anggota Komisi IV DPR RI Andi kawasan ini,” tegasnya.
dengan Penegakan Akmal Pasluddin menyesalkan Komisi IV DPR RI akan
Hukum (Gakkum) bahwa eksploitasi tambang batu menindaklanjuti kasus ini melalui
Kementerian Lingkungan bara telah yang merusak lingkungan rapat kerja gabungan dengan
K Hidup dan Kehutanan dan ekosistem alam, dan pastinya seluruh instrumen terkait. Tentu
(KLHK) menertibkan kawasan merugikan negara. Ia menjelaskan saja, sekaligus menginventaris dan
tambang batu bara yang izinnya bahwa perlunya turun tangan negara mengusulkan penyegelan terhadap
dipegang oleh PT Mulia Persada untuk menghukum setegas-tegasnya. tambang di kawasan hutan yang
Kartanegara, di Kabupaten Kutai “Keluhan masyarakat, seperti belum ada izinnya. Intinya, Komisi IV
Scan QR Kartanegara, Provinsi Kalimantan sumber air yang bermasalah, jalan mendorong pemerintah agar dengan
untuk berita
selengkapnya Timur. Perusahaan ini telah yang berlubang dan berbahaya tegas menindak sesuai dengan
beroperasi di kawasan hutan tanpa buat masyarakat. Kita mendorong Undang-Undang yang berlaku, yaitu
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pemerintah agar dengan Undang-Undang Lingkungan dan
(IPPKH) yang berlaku. tegas menindak sesuai dengan Kehutanan. dip/aha

Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023 9