Page 7 - BULETIN 1233

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pengkajian Status Jabatan dan

Kesejahteraan Perangkat Desa

Perlu Didorong

perangkat desa tersebut, bukan
perlu kami tegaskan sesegera
hanya tentang masa jabatan dan pejabat kepala desa. "Jadi, ini yang
perbaikan kesejahteraan namun juga mungkin: pemerintah membuat
tugas pokok fungsi perangkat desa desain besar pemerintahan desa.
sebagai administratur pemerintahan Kemudian, meminta kepada
desa. menurutnya, harus ada regulasi pemerintah agar membuat juklak-
yang jelas mengenai hal tersebut, juknis tentang besarnya tunjangan
mengingat jabatan perangkat bukan kesejahteraan bagi perangkat
jabatan politis seperti halnya Kepala desa,” jelas Politisi Fraksi Partai
Desa. Golkar ini.
”Perangkat desa itu bukan Terkhusus mengenai tunjangan
jabatan politis. Proses rekrutmen-nya ataupun honor perangkat desa,
pun juga melalui seleksi yang secara Agung menegaskan agar hal
berjenjang cukup kredibel, maka ini tidak hanya berdasarkan
tidak bisa disamaratakan dengan penghasilan tetap (Siltap) bagi
FOTO: JKA/PDT perangkat desa mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019, yang dinilainya
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro saat ditemui Parlementaria usai RDPU dengan Paguyuban Pamong
Desa Indonesia (PPDI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, (24/1/2023). besarannya sangat variatif dan
berbeda-beda disetiap daerah
nggota Komisi II DPR RDPU dengan Paguyuban Pamong karena penganggarannya
RI Agung Widyantoro Desa Indonesia (PPDI) di Gedung berdasarkan Anggaran Pendapatan
mendorong pengkajian Nusantara, Jakarta, Selasa, (24/1). dan Belanja Desa (APBDes) yang
kejelasan status Agung juga menyatakan dirinya bersumber dari Alokasi Dana Desa
A perangkat desa mendukung perjuangan para (ADD) dan apabila tidak mencukupi,
menjadi ASN ataupun P3K. Agung maka dapat menggunakan sumber
menyebut sudah saatnya pemerintah lainnya dalam APBDes selain Dana
mengapresiasi para perangkat Desa.
desa dengan membuat desain Lebih lanjut, Agung juga
besar penataan daerah tentang mengingatkan pemerintah agar
jabatan pemerintahan desa, yang PEMERINTAH melakukan langkah konkret
dinilainya punya peran besar dalam AGAR MELAKUKAN menghentikan tindakan-tindakan di
membangun negara. LANGKAH KONKRET tingkat desa, maupun pemerintah
”Pada bagian lain, teman-teman daerah yang secara melawan
perangkat desa juga berharap MENGHENTIKAN undang-undang di UU No. 6 tahun
agar perbaikan tentang tunjangan TINDAKAN-TINDAKAN 2014. Untuk itu, Agung menjelaskan
kesejahteraan serta tentang DI TINGKAT DESA, pihaknya sedang melakukan
kejelasan status sebagai pegawai MAUPUN PEMERINTAH langkah-langkah koordinatif
Scan QR pemerintahan desa ini apakah dengan pemerintah sehingga saat
untuk berita DAERAH YANG
selengkapnya pemerintah akan diperkuat sebagai pembahasan revisi UU Nomor 6
pegawai dengan status ASN atau SECARA MELAWAN tahun 2014 semua aspirasi dari
P3K, nanti kita akan kaji,” jelas Agung UNDANG-UNDANG DI pemerintahan desa ini dapat
saat ditemui Parlementaria usai UU NO. 6 TAHUN 2014. ditampung. we/aha

Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023 7