Page 8 - BULETIN 1233

BULETIN Parlementaria

Supriansa: Perlu Adanya Sosialisasi
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UU PDP Agar Tidak Salah Tafsir

pemohon salah menafsirkan atau
kurang lengkap menafsirkan
sehingga kami beranggapan bahwa
perlu pendalaman,” kata Supriansa
saat ditemui Parlementaria usai
menyampaikan penjelasan di sidang
uji materi di Mahkamah Konstitusi
melalui virtual, Senin (30/1).
Menurut Supriansa, perbedaan
pandangan terkait tafsir di UU
PDP ini adalah hal yang wajar
dikarenakan UU ini masih baru. Untuk
itu, menurutnya perlu dilakukan
sosialisasi yang lebih masif mengenai
UU PDP ini agar masyarakat lebih
menyadari mengenai hak dan
pentingnya UU tersebut.
FOTO: GAL/PDT Golkar ini juga mengungkapkan,
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai

data yang terjadi belakangan ini, UU
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat memberikan keterangan pers usai menyampaikan penjelasan di dengan banyaknya kasus pencurian
sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi. PDP bisa menjadi solusi dan menjadi
rujukan bagaimana masyarakat
nggota Komisi III bahwa pasal-pasal yang digugat mengambil langkah hukum jika ia
DPR RI Supriansa tadi ini tidak ada pertentangan menjadi korban pencurian data.
sebagai perwakilan dengan UUD 1945. Mungkin para Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini
DPR menyampaikan juga berharap dan menyarankan agar
A penjelasannya terkait semua pihak termasuk DPR ikut aktif
dua perkara gugatan terkait Undang- mensosialisasikan UU ini termasuk
Undang No. 27 Tahun 2022 tentang saat reses.
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ”Maka saya berharap semua
dalam sidang uji materi (judicial PERBEDAAN PANDANGAN pihak termasuk DPR ketika turun
review) di Mahkamah Konstitusi. TERKAIT TAFSIR DI reses tentunya juga menyampaikan
Supriansa menilai pasal-pasal yang UU PDP INI ADALAH kepada minimal kepada mitra-mitra
digugat tidak ada pertentangan HAL YANG WAJAR kerja kita dan termasuk kepada
dengan undang-undang dasar DIKARENAKAN UU INI kelompok-kelompok masyarakat
negara Republik Indonesia tahun MASIH BARU. UNTUK ITU, menyampaikan tentang visi dan
1945. misi terbentuknya UU PDP ini.
”Para pemohon memohonkan di MENURUTNYA PERLU Sekaligus kalau perlu pasal-pasal
MK ini untuk diuji materi, berarti yang DILAKUKAN SOSIALISASI sampaikan kepada mitra kerja
diuji adalah pasal-pasal yang diuji dan YANG LEBIH MASIF dan kepada masyarakat. Supaya
beberapa pasal yang diuji ini mereka MENGENAI UU PDP INI masyarakat Paham benar bahwa
menjadikan batu ujinya adalah AGAR MASYARAKAT LEBIH Undang-Undang Perlindungan Data Scan QR
untuk berita
bertentangan dengan UUD 1945. MENYADARI MENGENAI Pribadi ini sangat penting artinya selengkapnya
Tetapi kami dari DPR setelah melihat ada di Republik ini untuk melindungi
secara seksama dan mengurut HAK DAN PENTINGNYA kerahasiaan daripada data-data yang
secara seksama dan secara teliti UU TERSEBUT. kita miliki,” tutupnya. we/aha

8 Nomor 1233/II/II/2023 • Februari 2023