Page 4 - BULETIN 1285

BULETIN Parlementaria

Perolehan Kursi Harusnya
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cukup Ditentukan Suara

Terbanyak

KOMISI II akil Ketua memperoleh suara terbanyak sesuai mendukung atau menolak Putusan
Komisi II DPR
dengan jumlah kursi yang tersedia di
MK tersebut. Karena yang paling
RI Syamsurizal Dapil tersebut. substansial adalah tiap caleg harus
menanggapi “Jadi ambang batas atau mendapatkan suara setinggi-
ten
W tang Putusan tidak ada, saya kira tidak besar tingginya untuk meraih alokasi kursi
MK yang menyatakan bahwa ambang pengaruhnya. Justru kalau ada yang tersedia.
batas parlemen 4 persen suara sah ambang batas, misalnya 4 atau “Katakanlah di Dapil A mereka
nasional bersifat inkonstitusional. 5 persen, kalau ada partai sudah membutuhkan 7 kursi, siapa yang
Menurutnya, besaran ambang batas memperoleh kursi misalnya 3,8 bisa berebut jumlah kursi itu, siapa
parlemen tidak perlu diperdebatkan. persen suara itu menjadi sia-sia yang tertinggi, mereka yang bisa
Sebab, jika penentuan seorang karena rakyat yang memilih. Berapa mengisi itu. Jadi, kalau memang
caleg dapat kursi atau tidak masih juta (suara yang terbuang) kalau mereka partai bisa melewati ambang
didasarkan pada ambang batas untuk mendapat 3,8 persen ambang batas, tapi toh dia kalah jumlah suara
parlemen, berapapun angkanya, batas itu dia tidak bisa masuk karena dengan kursinya dan kursi yang tujuh
maka akan tetap ada suara rakyat syaratnya 4 persen,” ujar Syamsurizal sudah terpenuhi, maka tetap tidak
yang sia-sia. Karena itu, penentuan di Yogyakarta, Rabu (6/4). akan ada gunanya. Jadi turunkan
perolehan kursi harusnya cukup Meskipun demikian, ia belum saja atau bagaimana toh (ambang
ditentukan siapa caleg yang sampai pada kesimpulan untuk batas parlemen) tidak begitu besar
manfaatnya,” jelas Politisi Fraksi PPP
ini.
Diketahui, MK beralasan
memutuskan hal tersebut selain
karena ditentukan tanpa dasar
yang jelas, besaran ambang batas
tersebut terbukti membuat pemilu
yang diselenggarakan dengan
menggunakan sistem proporsional
justru menjadi tidak proporsional.
Tidak sedikit suara rakyat yang
terbuang karena partai politik dan
calon wakil rakyat yang mereka
dukung gagal masuk parlemen
lantaran terbentur ambang batas 4
persen suara sah nasional.
Karena itu, MK memerintahkan
agar pembentuk undang-undang
merevisi ketentuan ambang batas
parlemen 4 persen tersebut untuk
diberlakukan pada Pemilu 2029.
FOTO: RDN/PDT Ambang batas parlemen 4 persen Scan QR
untuk berita
selengkapnya
dari suara sah nasional masih bisa
diberlakukan untuk Pemilu 2024 ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat diwawancarai Parlementaria di Yogyakarta, Rabu (6/4/2024). rdn

4 1285/III/III/2024 • Maret 2024