Page 7 - BULETIN 1285
P. 7

KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Jalan Tambang Semestinya Tak

               Gunakan Jalan Milik Negara






                      alan Parung Panjang,
                      Kabupaten Bogor, Provinsi
                      Jawa Barat yang rusak
                      parah menjadi sorotan
                J akibat banyak truk tambang
               melintas. Warga pun tak tinggal
               diam melalui Gerakan Masyarakat
               Parung Panjang Untuk Perubahan
               mengadukan kondisi jalan yang
               menjadi akses warga melintas
               tersebut kepada Komisi III DPR RI
               selaku Komisi yang membidangi
               Hukum, HAM dan Keamanan.
                  Merespon hal itu, Anggota Komisi
               III DPR RI Supriansa saat diwawancarai
               Parlementaria dan awak media di
               Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan,
               Jakarta, Kamis (7/3) menyayangkan
               terjadinya penyalahgunaan jalan   FOTO : JKA/PDT
               tambang yang semestinya tidak
               menggunakan jalan negara
               sebagaimana telah diatur dalam   Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat diwawancarai Parlementaria dan awak media di Gedung Nusantara II
                                               DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).


                                                                               khususnya Komisi III DPR RI untuk
                                                                               meminta perlindungan. Melalui
               KALAU TERKAIT DENGAN PERSOALAN TAMBANG                          audiensi tersebut, tuturnya, dapat
               PENGGUNAAN JALAN MESTINYA JALAN                                 semakin memberikan gambaran
               TAMBANG ITU SUDAH DIATUR DALAM UNDANG-                          kepada Komisi III DPR RI bahwa
               UNDANG PERTAMBANGAN MINERBA. DAN PADA                           kondisi masyarakat di Parung
                                                                               Panjang sangat terganggu dengan
               PASAL 91 BAIK AYAT 1 NYA MAUPUN AYAT 2-NYA                      adanya Izin Usaha Pertambangan
               KAN JELAS DISEBUTKAN BAHWA KALAU PELAKU                         (IUP) produksi tambang disana.
               TAMBANG MESTINYA MEMBUAT JALAN TAMBANG                             Sementara itu, Ketua Gerakan
               SENDIRI TIDAK MENGGUNAKAN JALAN YANG                            Masyarakat Parung Panjang
               DIMILIKI OLEH NEGARA.                                           Untuk Perubahan Saeful Anwar
                                                                               mengeluhkan beroperasinya
               Undang-Undang (UU) Minerba Pasal   tambang mestinya membuat jalan   truk tambang di Parung Panjang
               91 Ayat 1 maupun Ayat 2.        tambang sendiri tidak menggunakan   yang melintas hingga 24 jam
                  “Kalau terkait dengan persoalan   jalan yang dimiliki oleh negara,” ujar   setiap hari hingga menimbulkan
               tambang penggunaan jalan mestinya   Supriansa usai menghadiri Rapat   permasalahan. Belum lagi,
       Scan QR   jalan tambang itu sudah diatur dalam   Dengar Pendapat Umum.  ditambah banyaknya permasalahan
       untuk berita
       selengkapnya
               Undang-Undang Pertambangan         Oleh karena itu, wajar bilamana   antara lain seperti supir-supir truk
               Minerba. Dan pada Pasal 91 baik   masyarakat yang diwakili Gerakan   tronton yang masih dibawah umur
               ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan   Masyarakat Parung Panjang itu   hingga dugaan terjadinya pungli di
               jelas disebutkan bahwa kalau pelaku   datang ke rumah rakyat dalam hal ini   jalur perbatasan.   pun/aha


                                                                                       1285/III/III/2024  • Maret 2024  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12