Page 7 - BULETIN 1285
P. 7
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Tambang Semestinya Tak
Gunakan Jalan Milik Negara
alan Parung Panjang,
Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat yang rusak
parah menjadi sorotan
J akibat banyak truk tambang
melintas. Warga pun tak tinggal
diam melalui Gerakan Masyarakat
Parung Panjang Untuk Perubahan
mengadukan kondisi jalan yang
menjadi akses warga melintas
tersebut kepada Komisi III DPR RI
selaku Komisi yang membidangi
Hukum, HAM dan Keamanan.
Merespon hal itu, Anggota Komisi
III DPR RI Supriansa saat diwawancarai
Parlementaria dan awak media di
Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan,
Jakarta, Kamis (7/3) menyayangkan
terjadinya penyalahgunaan jalan FOTO : JKA/PDT
tambang yang semestinya tidak
menggunakan jalan negara
sebagaimana telah diatur dalam Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat diwawancarai Parlementaria dan awak media di Gedung Nusantara II
DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
khususnya Komisi III DPR RI untuk
meminta perlindungan. Melalui
KALAU TERKAIT DENGAN PERSOALAN TAMBANG audiensi tersebut, tuturnya, dapat
PENGGUNAAN JALAN MESTINYA JALAN semakin memberikan gambaran
TAMBANG ITU SUDAH DIATUR DALAM UNDANG- kepada Komisi III DPR RI bahwa
UNDANG PERTAMBANGAN MINERBA. DAN PADA kondisi masyarakat di Parung
Panjang sangat terganggu dengan
PASAL 91 BAIK AYAT 1 NYA MAUPUN AYAT 2-NYA adanya Izin Usaha Pertambangan
KAN JELAS DISEBUTKAN BAHWA KALAU PELAKU (IUP) produksi tambang disana.
TAMBANG MESTINYA MEMBUAT JALAN TAMBANG Sementara itu, Ketua Gerakan
SENDIRI TIDAK MENGGUNAKAN JALAN YANG Masyarakat Parung Panjang
DIMILIKI OLEH NEGARA. Untuk Perubahan Saeful Anwar
mengeluhkan beroperasinya
Undang-Undang (UU) Minerba Pasal tambang mestinya membuat jalan truk tambang di Parung Panjang
91 Ayat 1 maupun Ayat 2. tambang sendiri tidak menggunakan yang melintas hingga 24 jam
“Kalau terkait dengan persoalan jalan yang dimiliki oleh negara,” ujar setiap hari hingga menimbulkan
tambang penggunaan jalan mestinya Supriansa usai menghadiri Rapat permasalahan. Belum lagi,
Scan QR jalan tambang itu sudah diatur dalam Dengar Pendapat Umum. ditambah banyaknya permasalahan
untuk berita
selengkapnya
Undang-Undang Pertambangan Oleh karena itu, wajar bilamana antara lain seperti supir-supir truk
Minerba. Dan pada Pasal 91 baik masyarakat yang diwakili Gerakan tronton yang masih dibawah umur
ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan Masyarakat Parung Panjang itu hingga dugaan terjadinya pungli di
jelas disebutkan bahwa kalau pelaku datang ke rumah rakyat dalam hal ini jalur perbatasan. pun/aha
1285/III/III/2024 • Maret 2024 7