Page 9 - BULETIN 1285

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR: Frasa “Barangsiapa” di

KUHP Terbaru Berlaku untuk

Setiap Orang

PR RI memberikan
keterangan di Sidang
awalnya dari Bahasa Belanda ke
yang sebenarnya merujuk pada
Bahasa Indonesia dan menggunakan
Mahkamah Konstitusi bahasa baku dari penerjemahan yang khusus untuk istilah ‘barangsiapa’
bahasa Belanda yaitu ‘hij die’ kita
(MK) terkait dengan terminologi hukum yang standar. Nah sudah melakukan perbaikan di
D Sidang Pleno Lanjutan dalam KUHP nasional dengan
Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 menerjemahkan ‘hij die’ itu sebagai
perihal Pengujian Materiil KUHP setiap orang,” jelas Tobas, sapaan
untuk Pasal 330 Ayat 1 KUHP UU akrabnya mengungkapkan.
Nomor 1 Tahun 1946 terkait dengan Artinya, urai Tobas, DPR RI
frasa ‘Barangsiapa’ dalam delik TERMASUK JUGA sebenarnya sudah sejak lama
pencabutan atau penarikan kuasa MEMPERBAIKI memiliki inisiasi seperti apa yang
terhadap anak atau pengawasan diinginkan oleh para pemohon
terhadap anak yang dilakukan oleh BAHASA BAKU DARI bahwa frasa ‘barangsiapa’ itu
salah satu dari orangtua dari anak PENERJEMAHAN harusnya ditafsirkan berlaku untuk
tersebut. YANG AWALNYA DARI siapapun baik ayah maupun ibu
Pada sidang yang digelar pada BAHASA BELANDA KE dan sebagainya. sebagaimana
Rabu (6/3) di Gedung MK, Jakarta itu, BAHASA INDONESIA telah tertuang dalam KUHP
pemohon mendalilkan bahwa ketika DAN MENGGUNAKAN nasional yang baru diperbaiki
mereka membuat laporan terhadap dengan kata ‘setiap orang’ yang
kasus tersebut terhadap aparat TERMINOLOGI HUKUM seharusnya itu berlaku ‘setiap
penegak hukum, pihak kepolisian YANG STANDAR. orang’. pun/aha
memberikan tafsir terhadap Pasal
330 Ayat 1 bahwa itu hanya berlaku
untuk Ibu dari anak tersebut saja,
sementara pemohon menganggap
bahwa semestinya frasa ‘barangsiapa’
itu berlaku untuk semuanya baik itu
Ayah maupun Ibu.
Taufik Basari selaku Tim
Kuasa Hukum DPR RI kemudian
menerangkan bahwa masih terjadi
permasalahan terhadap KUHP
lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1946.
Oleh karena itulah, melalui KUHP
nasional yang baru yaitu UU Nomor
1 Tahun 2023 yang nantinya akan
berlaku Januari 2026, akan diperbaiki
beberapa kekurangan yang dimiliki
Scan QR oleh KUHP saat ini. Salah satunya,
untuk berita FOTO : OJI/PDT
selengkapnya dengan memberikan penjelasan dan
kepastian (lex certa dan lex stricta)
terhadap delik-delik pidana yang ada. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat memberikan keterangan di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait dengan Sidang Pleno Lanjutan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Rabu
“Termasuk juga memperbaiki (6/3/2024).

1285/III/III/2024 • Maret 2024 9