Page 7 - BULETIN 1231
P. 7

KOMISI II  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Cek Persiapan Pemilu Serentak

               2024, Komisi II Sambangi KPU dan


               Bawaslu Cilegon






                               omisi II DPR
                               RI melakukan    Pemilihan Umum yang menggunakan   Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan
                                               sistem pemilu proporsional terbuka
                                                                               input data pemilih dari instansi induk
                               kunjungan       sebagaimana diatur dalam Pasal 168   belum maksimal.
                               kerja ke Komisi   ayat (2) UU Pemilu dan dikuatkan   Dia menuturkan isu krusial dalam
               W Pemilihan                     oleh Putusan MK RI Nomor 22-24/  pemilihan mendatang tidak berbeda
               Umum (KPU) dan Badan Pengawas   PUU-VI/2008 pada 23 Desember    jauh dengan sebelumnya. Beberapa
               Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota   2008,” ujar Wakil Ketua Komisi II   isu krusial itu antara lain, penyediaan
               Cilegon, Provinsi Banten. Pertemuan   DPR RI Syamsurizal  saat pertemuan   data pemilih, pemutakhiran dan
               ini digelar untuk mendengarkan   dengan KPU dan Bawaslu Banten  di   penyusunan data dan daftar pemilih,
               catatan evaluasi, tantangan, dan   Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu   penyusunan daftar pemilih tambahan
               persiapan KPU dan Bawaslu di Kota   (18/1).                     dan daftar pemilih khusus.
               Cilegon dalam menghadapi Pemilu    Dalam Pertemuan ini, salah satu   Syamsurizal meminta KPU dan
               dan Pemilihan Serentak Tahun 2024   yang menjadi sorotan, permasalahan   Bawaslu melakukan koordinasi secara
               di Provinsi Banten.             data pemilih. Menurut Syamsurizal,   berkelanjutan untuk melakukan
                  “Komisi II DPR RI mendorong   beberapa persoalan yang muncul   pendataan dan perekaman pemilih.
               penyelenggaraan Pemilu 2024     seperti terbatasnya akses informasi   “Koordinasi intensif dengan dinas
               berdasarkan UU 7/2017 tentang   dari Dinas Kependudukan dan     kependudukan dan catatan sipil
                                                                               dalam mempercepat proses
                                                                               perekaman dan mendapat dokumen
                                                                               KTP elektrik,” ungkap Syamsurizal.
                                                                                  Terkait dengan tahapan Pemilu
                                                                               yakni Pendaftaran dan verifikasi Partai
                                                                               Politik peserta Pemilu, Banyak yang
                                                                               menjadi catatan Komisi II DPR RI
                                                                               dalam pelaksanaan tahapan verifikasi
                                                                               Partai Politik, diantaranya Komisi
                                                                               II DPR RI mendapatkan masukan
                                                                               terhadap indikasi kecurangan yang
                                                                               terjadi pada tahapan verifikasi faktual
                                                                               calon Partai Politik Peserta Pemilu
                                                                               2024.
                                                                                  Untuk tahapan Pengundian dan
                                                                               Penetapan Partai Politik peserta
                                                                               Pemilu serentak 2024, berdasarkan
                                                                               keputusan Komisi Pemilihan Umum
                                                                               Nomor 551 Tahun 2022 tanggal 14
                                                                               Desember 2022 yang telah diubah
                                                                               dengan Keputusan KPU Nomor 518
       Scan QR                                                                 Tahun 2022 tanggal 30 Desember
                                                                              FOTO: MAN/PDT  Politik Peserta Pemilu yang terdiri dari
       untuk berita
       selengkapnya                                                            2022 menetapkan sebanyak 24 Partai

               Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal  saat pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Banten  di Kota Cilegon,   18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai
               Provinsi Banten, Rabu (18/1).                                   Politik Lokal Aceh.   man/aha

                                                                                   Nomor 1231/V/I/2023  •  Januari 2023  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12