Page 17 - BULETIN 1256

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi VII Bahas Perlindungan

Bisnis Petrashop, Pihak-Pihak

Terkait Bakal Dipanggil

omisi VII DPR RI
mendatang.
menerima audiensi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) merugi. Ditambah, adanya pengecer
ilegal mengambil celah dengan
dengan Ketua Umum “Dari semua masukan audiensi memperoleh keuntungan yang lebih
Pengusaha Pertashop hari ini, ini menjadi catatan kita. besar dibandingkan dengan penyalur
K Jawa Tengah-DI Kita akan segera melakukan legal seperti Petrashop. Hal ini
Yogyakarta dan Ketua Umum rapat dengar pendapat mengenai terjadi karena pengecer ilegal tidak
Perhimpunan Pertashop Merah masalah ini dengan pihak Pertamina, membayarkan kewajiban seperti
Putih Indonesia. Selama audiensi Kementerian ESDM, dan (Pertamina) pajak dan pungutan legal seperti
berlangsung, masing-masing Patra Niaga. Pemerintah wajib untuk yang dilakukan Petrashop.
perwakilan dari perhimpunan menertibkan, ini yang harus kita Selaras, Anggota Komisi
tersebut menekankan perlindungan dorong dari BPH Migas,” tegas Dony VII DPR RI Adian Yunus Yusak
Pertashop dari kebangkrutan akibat saat memimpin audiensi tersebut Napitupulu menerangkan bahwa jika
disparitas harga dan pengecer ilegal. pada Senin, (10/7). polemik disparitas harga sekaligus
Upaya ini bagi mereka krusial Diketahui, sejak terjadinya persaingan pengecer ilegal dibiarkan
agar rantai distribusi bensin hingga disparitas harga bensin yang tanpa penanganan yang tepat
ke berbagai pelosok desa tidak signifikan pada bulan April 2022, maka akan menimbulkan konflik
terputus. Menanggapi pernyataan omset penjualan di setiap berkepanjangan. Baginya, negara
tersebut, Wakil Ketua Komisi cabang Petrashop merosot yang diwakili oleh Pemerintah harus
VII Dony Maryadi Oekon hingga mencapai 90 bertanggung jawab.
akan memanggil Pertamina, persen. Kondisi tersebut “(Ini terjadi akibat) kebijakan yang
Kementerian ESDM, dan membuat 201 dari tidak komprehensif sampai ke tingkat
Pertamina Patra Niaga 448 Petrashop kerap teknis, yang tidak diperhitungkan
secara matang. Kebijakan ini
menciptakan konflik di bawah. Paling
tidak Pertamina yang juga bagian dari
pemerintah bertanggung jawab. Perlu
kita panggil Pertamina, BPH, dan
Patra Niaga,” tandasnya.
Di dalam audiensi tersebut,
masing-masing perwakilan
perhimpunan menyampaikan
delapan harapan agar Pertashop
tetap mampu bertahan. Di antaranya,
permohonan disparitas harga BBM
Pertamax dengan Pertalite maksimal
Rp1500/liter di semua wilayah
Indonesia; penertiban dan penegakan
hukum tas peredaran BBM
FOTO: OJI/PDT Tahun 2014 yang menjadi regulasi
Scan QR bersubsidi di pengecer; percepat
untuk berita
selengkapnya revisi Peraturan Presiden Nomor 191
acuan penetapan penyaluran BBM
Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon menerima audiensi dengan Ketua Umum Pengusaha Pertashop
Jawa Tengah-DI Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia. bersubsidi. ts/aha

Nomor 1256/IV/VII/2023 • Juli 2023 17