Page 21 - BULETIN 1256

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Masih Miliki Banyak PR,

Persoalan Kesehatan di Maluku

Perlu Perhatian Khusus

akil Ketua
Komisi IX
DPR RI
Nihayatul
W Wafiroh
menilai Provinsi Maluku
membutuhkan perhatian khusus
dalam penanganan persoalan
kesehatan. Ia mengurai masih
ada banyak pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan Provinsi
Maluku dalam penanganan
kesehatan.
"Salah satunya stunting yang
menjadi PR luar biasa di sini
masih tinggi, angka kematian ibu
juga masih tinggi, angka kematian
bayi juga masih 30/1000
kelahiran, ini masih cukup tinggi FOTO: BIA/PDT
untuk ukuran standar di dunia,"
urai Ninik kepada Parlementaria,
usai memimpin Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX di Ambon Maluku,
Jumat (15/7/2023).
Komisi IX di Ambon Maluku,
Jumat (15/7).
Politisi Fraksi PKB ini
melanjutkan, dengan kondisi kesehatan yang mudah pusat, pemerintah daerah hingga
wilayah yang berpulau- dijangkau. Kementerian Kesehatan diminta
pulau, Maluku memiliki "Soal gugus pulau ini yang untuk menyediakan lebih banyak
kendala berkaitan dengan menjadi PR ya, karena kalau lagi beasiswa untuk putra daerah
keterjangkauan akses kesehatan. ada persoalan kesehatan dari agar bisa mengabdi di daerahnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pulau satu ke pulau lain sangat "Kita bisa mendorong
Pemerintah Provinsi Maluku sulit sekali. Ini menjadi PR kita dari putra daerah, karena jika
membuat 12 gugus pulau yang bersama dan disampaikan mengambil dari luar daerah, itu
dapat menghubungkan antara dengan adanya gugus pulau, sangat sulit untuk bisa menetap di
pulau satu dengan lainnya. orang yang melahirkan biasanya pulau-pulau kayak Pulau Sera dan
Sehingga nantinya, pelayanan membutuhkan waktu 48 jam pulau-pulau lainnya. Yang bisa
kesehatan dapat direorganisasi menjadi 8 jam," urainya. kita lakukan adalah memilih putra
bersadarkan gugus pulau untuk Lebih lanjut, persoalan daerah yang punya nilai bagus
Scan QR meningkatkan keterjangkauan pemerataan akses kesehatan dan sebagainya, lalu dibiayai oleh
untuk berita
selengkapnya fasilitas kesehatan rujukan secara juga mengalami kendala pada pemerintah daerah, dicarikan
signifikan. Ninik menilai hal distribusi tenaga kesehatan yang beasiswa dan lain-lain, (putra
tersebut menjadi PR bersama masih belum maksimal. Sehingga daerah) nanti menjadi prioritas,"
untuk mewujudkan pelayanan pemerintah, baik pemerintah harapnya. bia/aha

Nomor 1256/IV/VII/2023 • Juli 2023 21