Page 15 - BULETIN 1214

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dede Yusuf: Jalur

Mandiri PTN

Sebaiknya Dihapus

omisi X DPR RI
mendorong pemerintah
untuk segera
melakukan perbaikan
K tata kelola penerimaan
mahasiswa baru di Perguruan Tinggi
Negeri (PTN). Kasus penerimaan
mahasiswa Jalur Mandiri di
Universitas Lampung (Unila), harus
menjadi cambuk untuk perbaikan
tata kelola penerimaan mahasiswa FOTO: DEVI/NVL
Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Keleluasaan kampus dalam Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.
menerima mahasiswa baru lewat
Jalur Mandiri perlu mendapat dan atau mahasiswa dari daerah
perhatian dari pemerintah pusat 3T. Legislator dapil Jawa Barat II ini
agar tidak ada penyalahgunaan juga mengingatkan bahwa jangan
kewenangan pejabat di PTN di BAIKNYA MEMANG sampai dunia akademis tercoreng
seluruh wilayah Indonesia,” kata JALUR MANDIRI DI PTN karena adanya segelintir orang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede yang memanfaatkan jabatan dan
Yusuf dalam keterangan persnya ITU DIHAPUS SAJA. kekuasaannya sehingga melakukan
kepada Parlementaria, Selasa (23/8). DIGANTI DENGAN cara-cara yang tidak transparan
Menurut politisi Partai Demokrat TEST SELEKSI RESMI, untuk kepentingan pribadi.
tersebut, pemerintah bersama GELOMBANG 1, 2, DAN 3. Dede mendorong pemerintah
PTN di seluruh wilayah Indonesia secepat mungkin menyelesaikan
harus menyadari bahwa sejatinya persoalan sebagai dampak kasus
Jalur Mandiri adalah afirmasi untuk bawah tangan. Dan transparan hukum yang melibatkan pejabat
mahasiswa atau calon mahasiswa penggunanya. Tak hanya di dalam di Unila, termasuk kekosongan
baru dengan kebutuhan khusus, penerimaan mahasiswa baru namun kepemimpinan di kampus tersebut
misalnya dari daerah tertinggal, juga dalam proses kelulusan, agar kegiatan kampus tidak
mahasiswa tidak mampu, atau memperoleh gelar akademik, terkendala dan tetap bisa berjalan
terkendala persoalan lainnya. maupun dalam kenaikan pangkat di dengan baik. “Patut diingat, seluruh
Dede bahkan mengusulkan agar lingkungan PTN," tambah Dede. warga negara Indonesia berhak
penerimaan jalur mandiri dihapuskan. Sementara itu untuk jalur untuk mendapatkan pendidikan yang
“Baiknya memang jalur mandiri di afirmasi, tegas Dede, harus layak dan berkualitas, baik melalui
PTN itu dihapus saja. Diganti dengan diperuntukkan untuk siswa berbakat jalur mandiri atau pun regular. Jangan Scan QR
untuk berita
test seleksi resmi, gelombang 1, dalam bidang non-akademik sampai perilaku koruptif pejabat selengkapnya
2, dan 3. Dengan biaya semester seperti olahraga, pramuka, seni, kampus merampas hak-hak warga
progresif, jadi jelas dan terukur. dan sebagainya. Kemudian juga negara atas pendidikan,” tutup
Sehingga tidak terjadi lobby-lobby untuk siswa berkebutuhan khusus mantan Wagub Jabar itu. l we/sf

Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022 15