Page 17 - BULETIN 1214

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BALEG

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: ANDRI/NVL

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat RDP Baleg DPR RI dengan HIMBARA dan PERBANAS.
Bahas RUU P2SK, Indonesia sebagai otoritas moneter,

pengawas perbankan pada Otoritas
Baleg Terima Masukan Jasa Keuangan dan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS).
“Undang-undang ini juga
dari Himbara dan mengamanatkan sebagai protokol
atau jaring pengaman krisis. Itu
sentuhan-sentuhannya ke sana
Perbanas tetapi karena kita menghadapi
perubahan dinamika geopolitik yang
semakin tidak menentu, belum lagi
menyangkut soal bagaimana kita
memenuhi pembiayaan di APBN
kita. Karena Perppu kemarin kan
adan Legislasi (Baleg) sekarang. “Kemudian belum lagi akan berakhir di tahun 2023, defisit
DPR RI menerima inovasi bisnis itu bersentuhan anggaran harus maksimal dibuat 3
masukan dari langsung dengan inovasi teknologi, persen, ini semua menjadi protokol
Himpunan Bank Milik digital banking, tadi ada peer to peer untuk kita bisa mengantisipasi
B Negara (HIMBARA) lending, maupun yang lain-lain, perkembangan ke depan,” pungkas
dan Perhimpunan Bank Nasional makannya itu penting untuk kita politisi Partai Gerindra ini.
(PERBANAS) sebagai bagian dari lakukan,” ujarnya di Ruang Rapat Selain itu, jelas Supratman, aspek
harmonisasi Rancangan Undang- Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, lain yang juga turut dibahas dalam
Undang tentang Pengembangan dan Senayan, Jakarta, Kamis (18/8). RUU P2SK tersebut adalah persoalan
Penguatan Sektor Keuangan (RUU Supratman menambahkan, penguatan kelembagaan keuangan,
P2SK). Menurut Ketua Baleg DPR RI secara garis besar, RUU perlindungan data pribadi konsumen
Supratman Andi Agtas, pertemuan Pengembangan dan Penguatan yang juga dibahas dalam satu bab
tersebut guna memantapkan Sektor Keuangan tersebut bukan khusus menyangkut soal inovasi
konsepsi baik dari sisi aspek teknik hanya berkaitan dengan industrinya, teknologi sektor keuangan (ITSK),
maupun aspek substansi. melainkan juga mengatur bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-
Untuk itu masukan dari Himbara koordinasi antara lembaga jasa undangan yang lebih berpihak pada
dan Perbanas dinilai sangat berharga keuangan, yakni, pemerintah dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
terutama terkait dengan industri hal ini Kementerian Keuangan (UMKM) hingga pengaturan tentang
perbankan yang sangat dinamis sebagai otoritas fiskal, Bank industri kripto. l ts,bia/sf

Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022 17