Page 19 - BULETIN 1214
P. 19
Perempuan dalam Politik
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Publik yang Mengafirmasi
Harus Ciptakan Kebijakan
BKSAP Kebutuhan Perempuan
Recovery," di Bogor, Jawa Barat,
Selasa (23/8).
Di DPR RI sendiri, lanjut politisi
PDI-Perjuangan ini, di bawah
kepemimpinan Ketua DPR RI
yang juga perempuan, Puan
Maharani, telah menghasilkan
beberapa undang-undang yang
cukup mengafirmasi kebutuhan
perempuan. Salah satunya yang
baru-baru ini disahkan DPR RI
adalah Undang-undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS). Dan tentu ke depan masih
banyak rancangan undang-undang
FOTO: AYU/NVL baru yang tengah disusun dan
dibahas DPR RI bersama pemerintah
untuk mengakomodir kebutuhan
perempuan dan anak.
Foto bersama Anggota BKSAP DPR RI yang tergabung dalam WAIPA usai mengikuti briefing session.
“Sebut saja RUU Kesejahteraan
W akil Ketua kebutuhan perempuan. menjadi pintu gerbang untuk
Ibu dan Anak. Itu saya pikir
kita mengakomodir kebutuhan
Women
“Tugas kita bersama, bukan
perempuan dan khususnya anak
hanya bagaimana kita menambah
dalam rangka menciptakan
jumlah anggota perempuan
memang faktanya, angka stunting
Parliamentarians AIPA (WAIPA) di parlemen. Tapi bagaimana generasi emas ke depan. Karena
anggota parlemen perempuan
Irene Yusiana Roba Putri mampu mengembangkan atau di Indonesia masih sangat tinggi.
mengungkapkan bahwa meningkatkan produk hukum, Peran perempuan atau peran ibu
keterlibatan perempuan dalam baik itu dalam bentuk perundang- lah menjadi kunci untuk menjawab
dunia politik, terutama dalam undangan ataupun dalam berbagai atau pun mendukung terciptanya
Parlemen, bukan sekadar kebijakan lainnya, termasuk generasi emas bangsa ini. Dan peran
penambahan jumlah Anggota penganggaran yang lebih berpihak anggota parlemen perempuan
Parlemen Perempuan. Melainkan pada perempuan dan anak,” juga untuk merubah itu semua dan
juga bagaimana perempuan papar Irene dalam acara briefing menjadikan generasi ke depan Scan QR
untuk berita
di Parlemen bisa memperkuat session: The Roles of Women sebagai generasi emas,” papar Irene selengkapnya
strategi dalam menciptakan Parliamentarian in Advancing yang juga anggota Badan Kerja
kebijakan publik yang mampu Gender Responsive Legislation for Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
mengafirmasi berbagai Sustainable Peace and COVID-19 RI tersebut. l ayu/aha
Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022 19
