Page 6 - BULETIN 1214
P. 6
BULETIN Parlementaria
Effendi Simbolon Usulkan PM
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kominfo tentang PSE Lingkup
Privat Diperkuat
Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: TAUFAN/NVL
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Kominfo.
eraturan Menteri lemah. Harus diperkuat dengan kerja keras Kominfo akan percuma
Komunikasi mengeluarkan Perppu. Jika perlu apabila tidak disosialisasikan dengan
dan Informatika intinya harus yang lebih kuat dari benar. “Seperti situs porno dan
(Permenkominfo) itu,” pungkas Effendi saat pertemuan judi di negara tetangga itu kan ada
P Nomor 5 Tahun 2020 Komisi I DPR RI dengan jajaran yang legal, sedangkan dari sini pun
tentang Penyelenggara Sistem Kominfo, di Kantor Pusat Kominfo, kita bisa akses, jadi akan percuma.
Elektronik (PSE) Lingkup Privat sudah Jakarta, Senin (22/8). Makanya itu saya usulkan perkuat
dijalankan lebih dari satu tahun. Effendi mengatakan, Indonesia Permen-nya,” sebut legislator dapil
Sejauh ini Kementerian Komunikasi dikelilingi dengan negara yang DKI Jakarta III itu.
dan Informatika (Kominfo) telah memperbolehkan situs yang telah Secara garis besar,
memblokir sejumlah PSE karena dilarang di dalam negeri, sehingga Permenkominfo ini mengatur banyak
belum terdaftar dan tidak sesuai hal, mulai persoalan pendaftaran,
seperti Paypal, Steam dan lainnya. tata kelola, moderasi informasi
Anggota Komisi I DPR RI Effendi atau dokumen elektronik, dan
Muara Sakti Simbolon meminta permohonan pemutusan akses
Permenkominfo yang telah PERMENKOMINFO INI atas informasi atau dokumen yang
ditetapkan itu harus diperkuat. MENGATUR BANYAK dilarang. Namun, aturan tersebut
Sebab menurut politisi PDI- HAL, MULAI PERSOALAN juga mengatur pemberian akses
Perjuangan ini, peraturan menteri PENDAFTARAN, TATA data pribadi untuk kepentingan
yang ada dinilai masih lemah, KELOLA, MODERASI pengawasan penegakan hukum,
sehingga berisiko untuk dibatalkan serta sanksi administratif yang
pihak-pihak yang dirugikan. “Kalau INFORMASI ATAU mungkin dijatuhkan pada PSE yang
hanya peraturan menteri, saya kira DOKUMEN ELEKTRONIK ada di Indonesia. l tn/aha
6 Nomor 1214/V/VIII/2022 • Agustus 2022
