Page 7 - BULETIN 1214

Riyanta menyampaikan, sudah
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Riyanta Dukung menjadi kewajibannya sebagai
wakil rakyat untuk men-support
kebijakan Menteri Hadi Tjahjanto
Menteri ATR/BPN
dalam pemberantasan mafia
pertanahan yang dimulai dari internal
Kementerian ATR/BPN sendiri.
Berantas Mafia
“Tugas kita sekarang mendukung
menteri. Fungsi DPR yang kaitannya
dengan pengawasan, tidak mesti
Pertanahan
teriak-teriak. Ketika pemerintah
sudah benar, kita support,” pungkas
legislator dapil Jawa Tengah III itu.
Sebelumnya, dalam sebuah
diskusi publik bertajuk “Mafia
nggota Komisi II Politisi PDI-Perjuangan itu Tanah Membuat Konsumen
DPR RI Riyanta mengingatkan, agar tidak ada Sengsara”, Menteri ATR/BPN Hadi
mendukung penuh diskriminasi dalam penegakan Tjahjanto mengungkapkan, dalam
aksi Menteri Agraria hukum. “Kalau ada pelanggaran memberantas praktik mafia tanah,
A dan Tata Ruang/Badan disiplin oleh PNS, harus ditegakkan pihaknya bersinergi dengan Polri dan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI dengan membentuk
Tjahjanto yang memberantas mafia Pemerintah (PP) 94 Tahun 2021 Tim Satuan Tugas Pencegahan
pertanahan yang masih merajalela. tentang Disiplin Pegawai dan Penanganan
Ia mengusulkan agar Kementerian Negeri Sipil. Bagaimana Kejahatan
ATR/BPN memperbaiki administrasi pidananya? Pidananya, ya Pertanahan. l
pertanahan untuk meminimalisir pidana! Mengikuti aturan es/aha
sengketa dan konflik, serta KUHP dan KUHAP,”
mempersempit ruang gerak mafia tegasnya.
tanah di berbagai daerah.
“Pertama yang harus dilakukan
adalah menegakkan disiplin di
tubuh BPN. Kalau di sana ditemukan Anggota Komisi II
tindak pidana yang dilakukan DPR RI Riyanta.
oleh oknum PNS di BPN, saya
mendorong agar diselesaikan
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pidananya jalankan dulu, kemudian
sanksi etik dan administrasinya
juga harus jalan,” terang Riyanta
kepada Parlementaria di Gedung DPR
RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

KALAU ADA
PELANGGARAN
DISIPLIN OLEH
PNS, HARUS
DITEGAKKAN Scan QR
untuk berita
SESUAI DENGAN selengkapnya
PERATURAN
PEMERINTAH
FOTO: ARIEF/NVL

Nomor 1213/IV/VIII/2022 • Agustus 2022 7