Page 19 - BULETIN 1134

BULETIN Parlementaria

Baleg DPR Sahkan 33 Prolegnas Prioritas 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi 2. Rancangan Undang-Undang tentang

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan
Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-
2024. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas
3. Rancangan Undang-Undang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
mengatakan seluruh peserta Rapat Kerja dapat
menyetujui hasil pembahasan tersebut dengan
tentang Kejaksaan. (Diusulkan bersama
sejumlah catatan.
Pemerintah).
4. Rancangan Undang-Undang tentang
“Setuju dengan catatan,” kata Supratman saat
memimpin Raker bersama Rapat Kerja bersama
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
RI Yasonna H. Laoly, Ketua Panitia Perancangan
Undang-Undang (PUU) DPD RI Badikanita BR
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Sitepu dan perwakilan 9 Fraksi DPR RI, di Gedung
Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1). 5. Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38
Adapun catatan yang dimaksud Supratman adalah Tahun 2004 tentang Jalan.
catatan pandangan yang disampaikan sejumlah 6. Rancangan Undang-Undang tentang
Fraksi. Perubahan atas Undang-Undang Nomor
Pertama, Fraksi PDI-Perjuangan memberi 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
dua catatan, yaitu persetujuan agar RUU yang Negara.
tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) agar 7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi
pembahasan tetap berjalan, dan kedua meminta Baru dan Terbarukan.
peninjauan terhadap RUU Larangan Minuman 8. Rancangan Undang-Undang tentang
Beralkohol (Minol). "PDI Perjuangan itu catatannya Perubahan atas Undang-Undang Nomor
untuk yang sudah menunggu Surpres itu tetap 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat
jalan, kedua RUU Minol untuk ditinjau lagi," kata Bencana. memimpin Rapat Kerja bersama RI Yasonna H. Laoly,
Supratman. 9. Rancangan Undang-Undang tentang Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang (PUU) DPD
Kedua, Fraksi Partai Golkar memberi dua Pengawasan Obat dan Makanan. RI Badikanita BR Sitepu dan perwakilan 9 Fraksi DPR
catatan, di antaranya catatan penolakan terhadap 10. Rancangan Undang-Undang tentang RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis
empat RUU dalam Prolegnas di antaranya: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 (14/1/2021). Foto: Jaka/Man
Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Nasional.
Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang 11. Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), dan RUU Minol. Reformasi Pengembangan dan Penguatan
Sedangkan catatan kedua Fraksi Partai Sektor Keuangan. (Diusulkan bersama Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Golkar tentang RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pemerintah). Provinsi Papua.
Pancasila (HIP) atau RUU Badan Pembinaan 12. Rancangan Undang-Undang tentang 4. Rancangan Undang-Undang tentang
Ideologi Pancasila (BPIP). "RUU BPIP, pada Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35
prinsipnya, Golkar setuju sepanjang terkait 13. Rancangan Undang-Undang tentang Tahun 2009 tentang Narkotika.
dengan kelembagaan. Kalau hal-hal lain, Fraksi Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan 5. Rancangan Undang-Undang tentang
Partai Golkar menyatakan menolak dalam hal Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
pengaturannya," kata Supratman. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis:
Ketiga, masih kata Supratman, Fraksi Partai Pengadilan Tinggi Papua Barat. Rancangan Undang-Undang tentang
Gerindra mengajukan catatan yang sama seperti 14. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33
Partai Golkar terkait RUU Pembinaan Haluan Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Ideologi Pancasila/ RUU Badan Pembinaan Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Pusat dan Daerah).
Ideologi Pancasila. Partai Gerindra juga memberi Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan 6. Rancangan Undang-Undang tentang tentang
catatan pada judul RUU Larangan Minuman Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Ibukota Negara. (Omnibus Law)
Beralkohol dan RUU Perlindungan Tokoh Agama 15. Rancangan Undang-Undang tentang 7. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum
dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Acara Perdata.
Kiai dan Guru Ngaji) dengan harapan dapat lebih Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama 8. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
disempurnakan. Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis:
"Karena saat ini kan RUU Minol ini yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Rancangan Undang-Undang tentang
pengusul yang masuk ke Badan Legislasi kan dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Perubahan atas Undang-Undang Nomor
masih judulnya larangan. Nah, nanti mungkin 16. Rancangan Undang-Undang tentang 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
dalam proses harmonisasi bisa disempurnakan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Menular).
Demikian juga RUU Perlindungan Tokoh Agama, Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 9. Rancangan Undang-undang tentang
harapannya itu mencakup untuk semuanya. 17. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU
Sehingga RUU ini jadi RUU yang inklusif," kata Penghapusan Kekerasan Seksual. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila).
politisi Partai Gerindra itu. 18. Rancangan Undang-Undang tentang
Keempat, Fraksi Partai NasDem memberi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Usulan DPD RI:
catatan agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah
dapat mendukung pengesahan RUU Perlindungan 19. Rancangan Undang-Undang tentang Kepulauan.
Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Masyarakat Hukum Adat. 2. Rancangan Undang-Undang tentang Badan
Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, 20. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Usaha Milik Desa
dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU
Fraksi Partai NasDem dalam catatannya juga tentang Praktik Psikologi). Daftar RUU Kumulatif Terbuka
memberikan apresiasi terhadap sejumlah RUU 21. Rancangan Undang-Undang tentang 1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif
usulan dari Pemerintah dan DPD RI seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol. Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian
tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 22. Rancangan Undang-Undang tentang Internasional.
2009 tentang Narkotika, RUU Perlindungan Data Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol 2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif
Pribadi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor Agama. Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif
Provinsi Papua, dan RUU tentang Perubahan atas Usulan Pemerintah: Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja
UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 1. Rancangan Undang-Undang tentang Negara.
(Pemerintah) serta RUU Badan Usaha Milik Desa Pelindungan Data Pribadi. 4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif
(DPD RI). 2. Rancangan Undang-Undang tentang Terbuka tentang Pembentukan Daerah
Berikut 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 yang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Provinsi dan Kabupaten/Kota.
disepakati: 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen 5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif
Usulan DPR RI: Indonesia. Terbuka tentang Penetapan Peraturan
1. Rancangan Undang-Undang tentang 3. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 menjadi Undang-Undang. sf
18 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 19