Page 17 - BULETIN 1134

BULETIN Parlementaria Guru Honorer di Sekolah

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Swasta Perlu Diperhatikan

ara guru honorer yang
mengajar di sekolah-sekolah
swasta harus mendapat
Pperhatian yang sama
dengan para honorer yang mengajar
di sekolah-sekolah negeri. Selama
ini yang dihitung anggarannya oleh
pemerintah selalu para honorer di
sekolah negeri.
Anggota Komisi X DPR RI MY
Esti Wijayanti saat mengikuti rapat
virtual Komisi X DPR RI dengan Dirjen
Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Senin (18/1) menyatakan,
para guru honorer yang mengabdi
di swasta kerap dilupakan dan tak
masuk kelompok yang dianggarkan
pemerintah. Bahkan, rekrutmen guru
honorer untuk jadi Aparatur Sipil
Negara (ASN), juga melupakan para
honorer di swasta.
“Kita melupakan sekolah swasta.
Kita perlu mempertimbangkan
keberadaan guru-guru swasta atau
guru-guru honorer yang di swasta.
Bagaimana kita memberikan uang
kepada mereka untuk masuk Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti. Foto : Jaka/Man
dalam PPPK (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja), meskipun
Kemendikbud telah memberi ruang
kepada guru swasta tetapi yang kita
baru akumulasi adalah guru honorer KITA MELUPAKAN SEKOLAH SWASTA. KITA PERLU
yang ada di negeri dan kebutuhan
yang ada di negeri,” ungkap Esti. MEMPERTIMBANGKAN KEBERADAAN GURU-GURU
Selain soal guru honorer swasta, SWASTA ATAU GURU-GURU HONORER YANG DI
politisi PDI-Perjuangan ini juga SWASTA. BAGAIMANA KITA MEMBERIKAN UANG
menyerukan agar pemerintah KEPADA MEREKA UNTUK MASUK DALAM PPPK
memperhatikan para tenaga (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
kependidikan di luar guru. Para tenaga KERJA), MESKIPUN KEMENDIKBUD TELAH MEMBERI
kependidikan harus pula masuk dalam
formasi penerimaan ASN. “Dunia RUANG KEPADA GURU SWASTA TETAPI YANG KITA
pendidikan kita juga butuh tenaga BARU AKUMULASI ADALAH GURU HONORER YANG
kependidikan di luar guru. Tenaga ADA DI NEGERI DAN KEBUTUHAN YANG ADA DI
kependidikan perlu diperjuangkan,” NEGERI.
tambah Esti lagi. mh/sf

16 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 17