Page 7 - BULETIN 1269

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Khawatir Timbul Masalah

Hukum, Penyusunan PKPU

Imbas Putusan MK Perlu

Konsultasi DPR

nggota Komisi II bahwa sebenarnya RDPU boleh saja Undang-Undang Pemilu termasuk
DPR RI Guspardi dilakukan jika mendapat persetujuan juga PKPU. Sebab, jelasnya, embuat
Gaus menegaskan dari Pimpinan DPR RI. undang-undang merupakan ranah
bahwa diperlukannya “Pelaksanaan reses sudah dimulai dari DPR bersama pemerintah sesuai
A pembahasan sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan dengan fungsi dan tugasnya.
lebih lanjut mengenai Putusan 30 Oktober. Aturan mengatakan “Perppu-nya juga harus
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bahwa selama masa reses DPR tidak mendapatkan pengesahan dari DPR,
dikonsultasikan di DPR. Jika tidak boleh melakukan Rapat Dengar tidak perlu dibahas kalau Perppu
dikonsultasikan, ia khawatir jika KPU Pendapat, rapat kerja, ataupun RDPU yang dilakukan oleh pemerintah.
tetap memaksakan malah akan dengan masyarakat umum. Boleh Apakah DPR setuju atau tidak
menimbulkan masalah hukum di dilakukan RDPU, rapat kerja manakala dan tidak perlu ada pembahasan
kemudian hari. mendapatkan izin dari pimpinan DPR. terhadap hal-hal yang berkaitan
Diketahui, Putusan MK tersebut Itu mekanisme,” tutur Guspardi. terhadap pasal demi pasal, ayat demi
terkait syarat dan batas usia Calon Untuk itu, MK sebagai lembaga pasal. Hanya mengatakan bahwa
Presiden (Capres) dan Calon Wakil yudikatif tidak bisa membuat setuju atau tidak setuju,” tutupnya.
Presiden (Cawapres) minimal keputusan mengenai perubahan far,ail,we/aha
40 tahun atau pernah menjabat
sebagai kepala daerah, baik di level
gubernur, bupati, maupun wali
kota.
“Sudah banyak para pakar
yang menyatakan bahwa kalau
tanpa melalui prosedur konsultasi
dianggap cacat prosedur. Ini tentu
akan menimbulkan malapetaka
kalau seandainya KPU memaksakan
keputusan MK langsung diadopsi
menjadi PKPU tanpa melakukan
konsultasi ke DPR,” kata Guspardi
kepada Parlementaria usai Diskusi
Dialektika Demokrasi di Media
Center Nusantara III, DPR RI,
Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).
Politisi Fraksi PAN ini kemudian
menyatakan bahwa yang menjadi
Scan QR persoalan saat ini adalah DPR
untuk berita
selengkapnya
sedang mengalami masa reses. FOTO: FARHAN/NR
Sehingga prosedur konsultasi yang
seharusnya dilakukan menjadi
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat menjadi narasumber pada Diskusi Dialektika Demokrasi di Media
terhambat. Ia juga menambahkan Center Nusantara III, DPR RI.

Nomor 1269/IV/X/2023 • Oktober 2023 7