Page 9 - BULETIN 1269
P. 9

KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Kunker ke Batam, Komisi III

               Fokus Bahas Sistem Peradilan


               Pidana Terpadu






                         im Komisi III DPR RI
                         melakukan Kunjungan                                   berkonsultasi dan meminta
                                                                               persetujuan dari DPR RI terkait
                         Kerja (Kunker) Reses                                  dengan anggaran. "Oleh karena itu,
                         ke Provinsi Batam,    JADI INI KAN                    komunikasi dan konsultasi yang
               T Kepulauan Riau.               KUNJUNGAN KERJA                 baik antara DPR RI dan Mahkamah
               Ketua Tim Kunker Wihadi Wiyanto   RESES MENDENGARKAN            Agung penting untuk mengatasi
               menyampaikan, tujuan Kunker ini                                 masalah anggaran yang sering
               dalam rangka melakukan tugas    MASUKAN DARI                    kali menjadi hambatan dalam
               pengawasan, mencari informasi, dan   PENGADILAN TINGGI          penegakan hukum," tegasnya
               melakukan dengar pendapat atas   KEPULAUAN RIAU INI                Di sisi lain, Kepala Pengadilan
               pengaduan masyarakat terkait belum   YANG HARUS KITA            Tinggi Provinsi Kepri, Erwin
               terlaksananya Sistem Peradilan   DENGARKAN,.                    Mangatas Malau dalam paparannya
               Pidana Terpadu.                                                 menyampaikan capaian-capaian
                  "Jadi ini kan kunjungan kerja                                jajaran Peradilan Umum di wilayah
               reses mendengarkan masukan dari   pengadilan tinggi Kepulauan Riau   PT Kepri. Yaitu, melaksanakan
                                               ini yang harus kita dengarkan, tidak   peradilan secara cepat berbasis
                                               hanya pengadilan tinggi dan juga   teknologi informasi dan inovasi,
                                               tata usaha," ungkap kata Wihadi   kurangnya sumber daya manusia,
                                               saat memimpin tim kunjungan Kerja   kurangnya ketersediaan sarana
                                               Komisi III ke Batam, Senin (16/10)  dan prasarana berupa rumah dinas
                                                  Dalam banyak kasus,          pejabat pengadilan, kurangnya
                                               permasalahan anggaran terbukti   anggaran bagi pengadilan terutama
                                               menjadi salah satu tantangan    di wilayah hukum PT Kepri.
                                               utama. Mahkamah Agung selalu       Lalu, Ketua Pengadilan Tata
                                                                               Usaha Negara (TUN) Tanjungpinang,
                                                                               Al'an Basyier dalam paparannya
                                                                               menyampaikan terbatasnya jumlah
                                                                               anggaran serta sarana yg ada.
                                                                               "Hambatan lain juga kita sampaikan
                                                                               yaitu, tidak adanya rumah dinas
                                                                               hakim dan pejabat pengadilan serta
                                                                               kurangnya anggaran pengadaan
                                                                               kendaraan dinas," kata Al'an.
                                                                                   Dalam tanggapannya, Anggota
                                                                               Komisi III DPR RI Cucun Ahmad
                                                                               Syamsurijal menyoroti pentingnya
                                                                               Pakta Integritas bagi aparat
                                                                               peradilan di Kepulauan Riau.
                                                                              FOTO : BALGGYS/NR  “Jangan sampai membebankan
        Scan QR                                                                Selain itu Arteria Dahlan menyoroti
        untuk berita
        selengkapnya                                                           kekurangan anggaran pengadilan

                                                                                   gys/rdn
               Ketua Tim Kunker Wihadi Wiyanto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III ke Batam.  pencari keadilan,” tutupnya.

                                                                                  Nomor 1269/IV/X/2023  • Oktober 2023  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14