Page 12 - BULETIN 1211

BULETIN Parlementaria Ia menambahkan, komponen yang

Revisi Perpes Nomor
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 191 Tahun 2014 Harus juga penting dalam regulasi BBM

adalah soal harga. Ini harus eksplisit
dituangkan di perpres yang baru.
“Komponen harga adalah
unsur yang harus dituangkan
Memperjelas Alokasi
dalam perubahan perpres ini, agar
masyarakat mendapatkan kepastian
harga,” kilah Bambang. legislator
BBM Bersubsidi
daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat
VIII itu sekali lagi menyerukan
agar Perpres ini bisa memperjelas
alokasi subsidi, baik jumlah dan
nilai, sekaligus memperjelas siapa
emerintah sedang pendistibusian, penjualan sampai penerimanya dan dapat memberikan
merevisi regulasi harga di tingkat pengguna. kepastian waktu dan harga.
menyangkut distribusi “Alokasi menyangkut angka, Dengan kepastian tersebut,
bahan bakar minyak jumlah volume, dan nilai subsidi, sambung Bambang, dunia usaha
P (BBM) bersubsidi. data base-nya harus jelas apakah juga punya kepastian berusaha. Dan
Revisi regulasi ini diharapkan diambil dari jumlah penduduk, pada akhirnya, BBM subsidi bisa
membawa perubahan signifikan atas jumlah kendaraan, atau berdasarkan diakses oleh kelompok yang berhak
distribusi BBM bersubsudi yang kini hitungan hasil penelitian. Angka ini dengan tepat sasaran. Ditanya,
bermasalah dan langka di sebagian yang akan dijadikan dasar untuk apakah ada kelangkaan pertalite dan
daerah. Revisi harus memperjelas menghitung angka solar di dapilnya (Indramayu dan
alokasi, distribusi, dan penetapan subsidi,” papar Cirebon), Bambang menjawab,
harga di tingkat pengecer. politisi Partai kedua jenis BBM tersebut
Demikian diserukan Anggota Golkar itu. masih sulit didapat. Kalau
Komisi VII DPR RI Bambang pun ada, jumlahnya sangat
Hermanto saat diwawancara secara terbatas. l mh/aha
eksklusif oleh Parlementaria,
Jumat (29/7). Seperti diketahui,
pemerintah sedang merevisi
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak. Menurut Anggota Komisi VII
Bambang, perubahan ini harus DPR RI Bambang
memperjelas proses pengalokasian, Hermanto.

DATA BASE-NYA FOTO: OJI/NVL
HARUS JELAS APAKAH
DIAMBIL DARI JUMLAH
PENDUDUK, JUMLAH
KENDARAAN, ATAU Scan QR
untuk berita
BERDASARKAN selengkapnya
HITUNGAN HASIL
PENELITIAN.

12 Nomor 1211/II/VIII/2022 • Agustus 2022