Page 8 - BULETIN 1211

BULETIN Parlementaria

Habiburokhman Minta Polda NTB
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lebih Bijak Tangani Sengketa

Lahan Mandalika

event-event besar ini membawa
manfaat untuk masyarakat,
jangan malah merugikan,” ujar
Habiburokhman saat mengikuti
rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi
III DPR RI dengan Kapolda NTB dan
Kepala BNNP NTB di Mataram, NTB,
Kamis (21/7).
Politisi Partai Gerindra ini
mengakui, masyarakat rata-rata
lemah dalam konteks administrasi
kepemilikan lahan dan surat-
menyurat, tapi mereka kuat dalam
konteks pembuktian, karena mereka
sudah lintas generasi tinggal di
wilayah itu. “Hal seperti ini harus
dilihat secara bijak oleh Kapolda
dan jajarannya, seperti penyelesaian
perkara kasus korban begal Amaq
Sinta yang sempat jadi tersangka.
Pada akhirnya dengan kebijakan
Pak Kapolda bisa diselesaikan
dan dihentikan perkaranya. Ini
suatu contoh yang bagus, karena
menegakkan hukum itu bukan
FOTO: JAKA/NVL hanya melihat redaksi UU, tapi juga
melihat konteks masalahnya dengan

Habiburokhman lebih lanjut.
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. logika sehat dan hati nurani,” terang
Habiburokhman
nggota Komisi III DPR sisi pembuktian yang sering kali menekankan, penegakan hukum
RI Habiburokhman menyebabkan masyarakat jadi kalah jangan hanya melihat administrasi
meminta agar dalam proses sengketa. di atas kertas saja, tapi dengan
Kepolisian Daerah “Di daerah Mandalika ini banyak pembuktian saksi-saksi seperti
A (Polda) Nusa Tenggara event-event besar seperti MotoGP keterangan kepala desa yang ada
Barat lebih bijak dalam menangani yang mendatangkan investasi- di lokasi. “Sebab kadang-kadang
sengketa lahan di wilayah investasi investasi besar. Tetapi hal ini juga kalau hanya dilihat administrasi,
besar seperti Kawasan Ekonomi mendatangkan konflik di beberapa pengembang yang besar terkadang Scan QR
untuk berita
Khusus (KEK) Mandalika di tempat terkait pembebasan prosesnya juga tidak benar, perlu selengkapnya
Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, lahan. Kami meminta agar Polda ditelusuri lebih dalam,” tutup
masyarakat kebanyakan lemah dari lebih bijak dengan keberadaan legislator daerah pemilihan (dapil)
sisi administrasi, tetapi kuat dari investasi. Harusnya dengan adanya DKI Jakarta I tersebut. l jk/sf

8 Nomor 1211/II/VIII/2022 • Agustus 2022