Page 6 - BULETIN 1211

BULETIN Parlementaria

Komisi I Minta Pemerintah
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terkait Pendaftaran PSE

Komunikasi Intensif

emblokiran yang Ketua Komisi I DPR RI Meutya dilakukan,” ucap politisi Partai Golkar
dilakukan Kementerian Viada Hafid kepada awak media, tersebut. Oleh karena itu, Meutya
Komunikasi dan Selasa (2/8). Setidaknya ada tujuh mendorong pemerintah untuk
Informatika (Kominfo) perusahaan PSE Lingkup Privat melakukan upaya yang lebih optimal
P kepada sejumlah yang diblokir Kominfo karena belum dalam mempersuasi perusahaaan-
Penyelenggara Sistem Elektronik mendaftar hingga pendaftaran tutup. perusahaan PSE agar segera
(PSE) Lingkup Privat, seperti Namun karena banyak mendapat melakukan pendaftaran. Dengan
Paypal dan Steam, menuai protes protes, Kominfo menormalisasi begitu, menurutnya, masyarakat
publik. Komisi I DPR RI mendorong Paypay dan Steam dengan catatan. Indonesia pun tidak terkena dampak
Pemerintah untuk menjalin Banyak warga yang keberatan penyesuaian aturan ini.
komunikasi secara intensif dengan terhadap pemblokiran sejumlah PSE “Aturan soal PSE dibuat sebagai
perusahaan-perusahaan yang belum itu, khususnya dari kalangan pekerja upaya perlindungan bagi pengguna
melakukan pendaftaran PSE itu. kreatif maupun freelancer yang internet di dalam negeri. Maka harus
“Kepada pemerintah, saya minta menggunakan Paypal sebagai sistem ada win-win solution yang tidak
untuk intensif menjalin komunikasi pembayaran hasil kerja mereka. merugikan masyarakat Indonesia,
dengan perusahan-perusahaan yang Meutya memahami adanya gejolak sekecil apapun itu,” jelas Meutya.
belum mendaftar protes dari masyarakat mengingat Ia menambahkan, berbagai negara
PSE. Cari solusi aturan soal PSE ini masih baru dan juga menerapkan aturan serupa
terbaik, butuh penyesuaian. untuk melindungi warga negaranya.
persuasif “Tidak apa di awal Meutya memberi contoh, setidaknya
dan demikian karena ini kita ada tujuh negara yang menerapkan
jemput anggap satu aturan yang aturan ketat bagi Google hingga
bola,” masih baru dan sosialisasi Meta meskipun bukan hanya terkait
kata belum maksimal dengan pendaftaran platform, yakni
Amerika, Inggris, Uni Eropa, Cina,
Australia, India dan Korea Selatan.
FOTO: RUNI/NVL ini, diharapkan tidak lagi terjadi
Lewat penerapan aturan PSE

Ketua Komisi I DPR RI berbagai kasus kejahatan digital
Meutya Viada Hafid. seperti pengumpulan dan kebocoran
data personal maupun terkait
transaksi keuangan. Meutya menilai,
PSE menjadi langkah strategis
Pemerintah Indonesia dalam
melakukan mitigasi masalah di
bidang digital. “Sosialisasi juga perlu
kian dimasifkan terhadap pengguna
platform digital agar bersiap Scan QR
untuk berita
terhadap sanksi yang mungkin selengkapnya
dijatuhkan Pemerintah terhadap
perusahaan yang tidak patuh dengan
aturan PSE,” sebut Meutya. l tn/aha

6 Nomor 1211/II/VIII/2022 • Agustus 2022