Page 5 - BULETIN 1211
P. 5

PIMPINAN  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Delegasi DPR Bahas   penanganan masalah perdagangan
                                                                               karbon oleh Indonesia cenderung
                                                                               dilakukan kurang terkoordinasi,
                                                                               sehingga menimbulkan
               Isu Perdagangan
                                                                               ketidakpastian investasi.
                                                                                  Oleh karena itu, kata Pimpinan
                                                                               DPR RI Koordinator Bidang
               Karbon dengan
                                                                               Industri dan Pembangunan
                                                                               (Korinbang) tersebut, pihaknya
                                                                               akan segera mendiskusikan
               KBRI Tokyo
                                                                               persoalan perdagangan karbon
                                                                               dengan kementerian terkait guna
                                                                               mengatasi persoalan yang ada.
                                                                                  Sementara dalam kesempatan
                                                                               yang sama, Ketua Komisi IV DPR
                                                                               RI Sudin menekankan untuk
                                                                               mendorong perdagangan karbon,
                                                                               maka nilai jual karbon harus
                                                                               ditingkatkan. “Saya mendukung
                                                                               (langkah) Kementerian Lingkungan
                                                                               Hidup dan Kehutanan (terkait
                                                                               karbon). Tapi kalau nilai jual sangat
                                                                               minim, orang akan berpikir lebih
                                                                               baik menebang pohon daripada
                                                                               menjaga alam,” ujar Sudin.
                                                                                  Sudin menegaskan, Komisi IV
                                                                               DPR RI telah melaksanakan focus
                                                                               group discussion (FGD) di DPR
                                                                               RI guna mencari tahu persoalan
                                                                               perdagangan karbon. “Kami
                                                                               mau tahu di dalamnya ada apa,
                                                                               kewajibannya apa, haknya apa,
               FOTO: AZKA/NVL                                                  nilai berapa, ketentuan bagaimana,
                                                                               audit bagaimana. Karena selama ini
                                                                               masalah karbon kami tidak pernah
               Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam pertemuan Delegasi DPR RI dengan jajaran KBRI Tokyo.
                                                                               diajak bicara,” jelas politisi PDI-
                                                                               Perjuangan tersebut.
                           elegasi DPR RI          “Untuk berbicara soal          Duta Besar RI untuk Jepang
                           bersama Kedutaan    masalah carbon trade itu tidak   dan Negara Federasi Mikronesia
                           Besar Republik      hanya dibahas antara parlemen   Heri Akhmadi mengatakan
                           Indonesia (KBRI)    dengan Kementerian Kehutanan    kegiatan perdagangan dalam
               D di Tokyo, Jepang,             saja, ini tema besar,” kata Gobel usai   bidang kehutanan untuk Indonesia
               membahas isu perdagangan        pertemuan Delegasi DPR RI dengan   dan Jepang memang sangat
               karbon (carbon trade), sekaligus   Duta Besar RI untuk Jepang dan   meningkat, tidak hanya dari
               mempromosikan Forestry and Other   Negara Federasi Mikronesia Heri   produk kayu, tapi juga investasi
               Land Uses (FoLU) Net Sink 2030   Akhmadi, di KBRI Tokyo, Jepang,   bidang kehutanan antara lain
               serta paradigma baru manajemen   Senin (1/8).                   dalam pengelolaan hutan-hutan
               kehutanan Indonesia kepada Jepang.   Gobel menyampaikan isu     Indonesia. “Apalagi, Jepang-
               Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel   mengenai perdagangan karbon   Indonesia sudah sepakat bekerja
               menjelaskan, masalah perdagangan   harus dibahas lintas kementerian   sama dalam penurunan karbon   Scan QR
                                                                                                             untuk berita
               karbon tidak hanya dibahas antara   maupun juga lintas komisi di   dunia, sehingga diskusi kali ini   selengkapnya
               pihak parlemen dengan Kementerian   parlemen. Sebab, menurut politisi   untuk memperkenalkan FoLU
               Lingkungan Hidup dan Kehutanan   Partai NasDem itu, berdasarkan   Net Sink 2030 kepada komunitas
               (KLHK) RI.                      masukan dari investor, selama ini   Jepang,” kata Heri. l azk/sf


                                                                                 Nomor 1211/II/VIII/2022  •  Agustus 2022  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10