Page 8 - BULETIN 1238
P. 8
BULETIN Parlementaria
Sahroni Apresiasi Upaya
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kejagung Mengawal Proyek
Strategis Nasional
pembangunan nasional berjalan
bersih, efektif, dan minim aksi
korupsi,” ujar Sahroni dalam
keterangan tertulisnya yang dikutip
Wakil Ketua Komisi III DPR
RI Ahmad Sahroni. Parlementaria, Selasa (7/3).
Ia menilai kinerja Kejagung
tersebut patut mendapatkan
apresiasi. Peran PPS Kejagung
sangat sentral dalam memastikan
kelancaran pembangunan proyek-
proyek strategis nasional. “Ini yang
kita mau, adanya upaya-upaya
pencegahan guna meminimalisasi
berbagai praktik penyimpangan,”
ujar Legislator Partai NasDem itu.
Pengawalan sektor
pembangunan, katanya,
merupakan bentuk keseriusan
dan dukungan Kejagung untuk
FOTO: JKA/PDT mewujudkan Indonesia yang lebih
maju. Tim PPS harus jauh lebih giat
dan fokus ke depannya. “Saat ini
Indonesia sedang fokus di sektor
pemerataan pembangunan. Tim
PPS harus semakin jeli dan tajam
akil Ketua untuk kawal semuanya, jangan
Komisi III DPR sampai ada yang kecolongan di
RI Ahmad satu proyek pun,” ujar Sahroni.
Sahroni Menurutnya, proses
W mengapresiasi KITA INGIN PASTIKAN pelaksanaan program-program
Kejaksaan Agung (Kejagung) SEMUA PROYEK pembangunan dibutuhkan
dalam mengawal Proyek Strategis PEMBANGUNAN pengawalan dan pengawasan
Nasional (PSN). Tim Pengamanan BERJALAN LANCAR yang optimal agar seluruh
Pembangunan Strategis (PPS) program tersebut bebas dari
Kejagung telah menyelesaikan TANPA ADANYA praktik korupsi. “Kita ingin pastikan
PPS sebanyak 80 proyek senilai PERMAINAN- semua proyek pembangunan
Rp28,88 triliun. PERMAINAN. INI PENTING berjalan lancar tanpa adanya
“Kinerja tim PPS Kejagung permainan-permainan. Ini penting
telah luar biasa mengkawal AGAR HASILNYA agar hasilnya dapat maksimal Scan QR
untuk berita
puluhan proyek strategis nasional. DAPAT MAKSIMAL DAN dan memberi manfaat bagi selengkapnya
Saya kira tim PPS Kejagung MEMBERI MANFAAT BAGI masyarakat,” tutup wakil rakyat dari
memiliki peran penting dalam Dapil DKI Jakarta III itu.
memastikan proyek-proyek MASYARAKAT. we/aha
8 Nomor 1238/III/III/2023 • Maret 2023
