Page 11 - BULETIN 1238

KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rugikan BPSK, Legislator Nilai
UU Perlindungan Konsumen

Bermasalah

nggota Komisi VI DPR
RI Darmadi Durianto
menyampaikan
bahwa Undang-
A Undang Perlindungan
Konsumen yang merupakan UU No.
8 Tahun 1999 memiliki substansi
yang bermasalah. Dampaknya, UU
tersebut dapat berpotensi untuk
menyulitkan lembaga perlindungan
konsumen, seperti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).
“Masalah perlindungan
konsumen, jadi saya lihat sistem
hukumnya yang pertama itu
substansi banyak bermasalah.
Di beberapa pasal, (seperti)
pasal 54 (dan) 56, (pasal) 54 itu FOTO: MRI/PDT
kalau nggak salah ya, itu final
and binding putusannya tetapi di
(pasal) 56 dia bisa ngajuin kasasi Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam agenda Forum Legislasi yang diselenggarakan di Gedung
Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/03/23). Adapun Forum Legislasi tersebut bertema ‘Urgensi
sehingga menyulitkan BPSK,” ujar Revisi UU Perlindungan Konsumen’.
Darmadi dalam Forum Legislasi
yang bertema ‘‘Urgensi Revisi UU “Masalah kedua adalah struktur Rp500.000. Hal ini menyebabkan
Perlindungan Konsumen’ di Gedung hukumnya. (Pada) aparat penegak banyak BPSK di Kabupaten/Kota
Nusantara III, DPR RI, Senayan, hukumnya coba lihat BPSK, kita yang tutup atau kosong. Ia juga
Jakarta, Selasa (14/3). riset asal muasal bahwa BPSK itu menyampaikan bahwa dirinya
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan jadi impoten itu karena Undang- sudah mengunjungi BPSK di
itu berpendapat bahwa selain Undang Pemda. Undang-Undang berbagai daerah dan semuanya
secara substansi bermasalah, Pemda Nomor 23 Tahun 2004, mengeluhkan hal yang sama.
UU Nomor 8 Tahun 1999 ini juga dulu di UU Nomor 8 Tahun 1999 “Bayangkan Majelis Hakim
memiliki struktur hukum yang itu semua penyelesaian konsumen di BPSK itu ada yang Doktor Pak
kurang efisien. Hal ini menyebabkan ditaruh di kabupaten/kota. Di UU gajinya 500.000, akibatnya apa? di
BPSK menjadi tidak bertaji dan Pemda ditarik ke provinsi. Di provinsi hampir seluruh kabupaten/kota
banyak tak beroperasi di berbagai karena kekurangan dana nggak ada itu banyak nggak ada BPSK atau
daerah di Indonesia akibat dari yang ngurus akhirnya BPSK hampir ada BPSK-nya kosong. Bapak/Ibu
UU Pemerintah Daerah yang tidak di seluruh Indonesia tutup atau sekalian itu yang terjadi situasinya
relevan dengan UU Perlindungan anggarannya turun,” tutur Legislator seperti itu, saya datangi tuh BPSK
Scan QR Konsumen. Padahal, menurutnya, Dapil DKI Jakarta III itu. di Pontianak di Medan saya datangi
untuk berita
selengkapnya BPSK ini merupakan salah satu Darmadi menambahkan bahwa di mana saya datangi itu hampir
lembaga yang memiliki peranan dirinya menemui ada Majelis Hakim mereka mengeluh semuanya,”
penting dalam perlindungan di BPSK yang memiliki gelar doktor, pungkasnya.
konsumen. tapi hanya mendapatkan gaji sebesar gam,gal/rdn

Nomor 1238/III/III/2023 • Maret 2023 11