Page 15 - BULETIN 1238
P. 15

KOMISI X  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi X Pertanyakan Aturan

               Wajib Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi


               di NTT





                        omisi X DPR RI
                        mempertanyakan kebijakan  kesehatan, psikolog, dan para pakar
                                               terkait lainnya.
                        aturan wajib masuk     melibatkan aspirasi pengajar, ahli
                        sekolah pukul 5 pagi waktu   “Jangan anak-anak dijadikan
              Ksetempat bagi para pelajar      kelinci percobaan. Bandingkan dengan
               di NTT. Pasalnya, kebijakan yang   Singapura, misalnya, performa
               dicanangkan oleh Gubernur NTT Viktor  akademik dan kemampuan
               Laiskodat ini dinilai akan menghambat   memperhatikan atau menyimak
               kesiapan proses pembelajaran bagi   pelajaran di sekolah meningkat
               para pelajar maupun para pengajar.   saat mulainya tidak terlalu pagi.
               Oleh karena itu, Komisi X minta   Karena, anak-anak sudah cukup
               segenap elemen Pemerintah Provinsi   istirahat dan mendapat asupan
               NTT terkait untuk mengkaji ulang   makanan dengan sarapan
               dengan mempertimbangan dengan   pagi,” ucap Politisi Fraksi
               matang kebijakan tersebut.      Partai Golkar itu.
                  Demikian pernyataan tersebut    Sepakat, Wakil
               disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR   Ketua Komisi X DPR
               RI Syaiful Huda kepada Parlementaria   Ketua Komisi X DPR RI
               dalam keterangan tertulisnya, Selasa   Syaiful Huda.
               (7/3). Menurutnya, jika tujuan dari
               kebijakan tersebut adalah untuk
               membangun kedisiplinan, maka akan
               lebih baik kedisiplinan dibangun
               dengan menggunakan metode lain   FOTO: DEP/PDT
               yang lebih efektif sekaligus humanis.
                  “Saya pada posisi tidak setuju.
               Saya merasa masih butuh kajian yang
               matang menyangkut soal kebijakan                                RI Dede Yusuf menambahkan agar
               ini.  Misalnya, isunya kan soal ingin                           Kemendikbudristek ikut terlibat
               pendisiplinan, kan masih banyak hal   SAYA PADA POSISI          untuk menyelesaikan polemik aturan
               selain harus mengubah jam masuk   TIDAK SETUJU. SAYA            masuk sekolah pukul 5 pagi di NTT.
               sekolah kan. Pendisiplinannya masih   MERASA MASIH              Dirinya tidak ingin setiap kebijakan
               banyak yang lain, yang saya kira bisa   BUTUH KAJIAN YANG       terutama di bidang pendidikan dibuat
               tanpa harus memajukan jam sekolah,”   MATANG MENYANGKUT         mengandalkan perasaan saja.
               ungkap Politisi F-PKB itu.                                         “(Kebijakan) ini harus by data, jadi
                  Senada, Wakil Ketua Komisi X   SOAL KEBIJAKAN INI.           nggak bisa by feeling atau kira-kira
               DPR RI Hetifah Sjaifudin menegaskan   MISALNYA, ISUNYA          atau mungkin pengalaman pribadi
               untuk mengevaluasi aturan wajib   KAN SOAL INGIN                seseorang, ini harus by data. Itu
               masuk sekolah pukul 5 pagi. Dirinya   PENDISIPLINAN,            sebabnya saya mengusulkan, dalam hal
        Scan QR   menyampaikan seharusnya sebelum                              ini Kemendikbud segera turun tangan
        untuk berita                           KAN MASIH BANYAK
        selengkapnya  menerapkan kebijakan tersebut,                           menanyakan kepada pihak pemerintah
               Gubernur NTT Viktor Laiskodat beserta   HAL SELAIN HARUS        provinsi apa yang mau dicapai? Target
               elemen Pemerintah Provinsi NTT   MENGUBAH JAM MASUK             apa yang mau dicapai?” imbuh Dede.
               terkait melakukan uji coba dengan   SEKOLAH KAN.                    ts/rdn


                                                                                   Nomor 1238/III/III/2023  • Maret 2023  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20