Page 17 - BULETIN 1238
P. 17

KOMISI XI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Indonesia Miliki Pekerjaan Besar
               Kembangkan Wirausaha Saingi ASEAN







                          nggota Komisi XI DPR
                          RI Anis Byarwati menilai
                          Indonesia masih
                          memiliki pekerjaan
               A rumah yang besar
               untuk menumbuhkembangkan
               wirausaha, khususnya dalam
               bersaing dengan negara-negara
               ASEAN dan negara maju lainnya.
               Dikutip data yang dipaparkannya
               dari Global Entrepreneurship Index,
               bahwa negara maju memiliki jumlah
               wirausaha rata-rata 14 persen dari
               jumlah penduduknya. Sayangnya,
               jumlah wirausahawan Indonesia
               terendah di Asia Tenggara, yaitu                                                               FOTO: IST/PDT
               hanya sebesar 3,1 persen.
                   “Artinya, Indonesia masih
               memiliki PR (pekerjaan rumah)   Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
                                               bertema ‘Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat Sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional’, di
                                               Jakarta Timur, Rabu (8/03/2023).


                                                                               Bank Indonesia dengan adanya
               DARI LAPORAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT                         pelatihan dan sosialisasi yang masif
               PROGRAM (UNDP) MENEMUKAN BAHWA                                  kepada para pelaku usaha. Karena
               USAHA YANG DIKELOLA PEREMPUAN LEBIH                             itu, Politisi Fraksi PKS ini memandang
               MAMPU BERTAHAN DARIPADA LAKI-LAKI SAAT                          perlu adanya dukungan kebijakan
               PANDEMI LALU, 47 PERSEN WIRAUSAHA WANITA                        dari pemerintah yang berperan
                                                                               aktif maupun stakeholder terkait.
               MENGGUNAKAN PENJUALAN ONLINE.                                   Antara lain, perlu adanya basis
                                                                               tunggal UMKM dan data berbasis
               besar dalam menumbuh dan        yang menyebabkan rendahnya      jenis kelamin, agar memudahkan
               mengembangkan wirausahawan agar   angka wirausaha. Yakni, pola pikir   pemerintah maupun swasta dalam
               mampu bersaing di negara ASEAN   masyarakat untuk lebih mencari   menargetkan bantuan kepada
               dan bahkan negara maju,” ucap   pekerjaan, rendahnya kapasitas   wirausaha perempuan.
               Anis saat menjadi narasumber pada   sumber daya manusia (SDM) pelaku   “Dari laporan United Nations
               kegiatan Focus Group Discussion   wirausaha, dan kendala mengakses   Development Program (UNDP)
               (FGD) bertema ‘Potensi Kemandirian   modal. Ditambah, regulasi yang   menemukan bahwa usaha yang
               Ekonomi Masyarakat Sebagai      belum mampu mengatasi persoalan   dikelola perempuan lebih mampu
               Kontribusi Peningkatan Ekonomi   yang menghambat perkembangan   bertahan daripada laki-laki saat
               Nasional’, di Jakarta Timur, Rabu   dunia wirausaha.            pandemi lalu, 47 persen wirausaha
       Scan QR   (8/3). Acara ini hasil kolaborasi antara   Wakil Ketua Badan Akuntabilitas   wanita menggunakan penjualan
       untuk berita
       selengkapnya  Yayasan Shaliza Sinergi Indonesia   Keuangan Negara (BAKN) DPR RI   online. Ini baik untuk pertumbuhan
               kerja sama dengan Bank Indonesia.  ini pun mendukung upaya untuk   ekonomi digital jika dikawal dengan
                  Lebih jauh, Anis juga        memasifkan program Digitalisasi   baik,” pungkas Legislator Dapil DKI
               menyebutkan beberapa faktor     Ekonomi dan Keuangan bersama    Jakarta I tersebut.   uc/rdn


                                                                                   Nomor 1238/III/III/2023  • Maret 2023  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22