Page 20 - BULETIN 1238

BULETIN Parlementaria

Puteri Komarudin Tekankan
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlindungan atas Kekerasan Siber

terhadap Perempuan

BKSAP rganisasi Parlemen Artinya, jumlahnya bisa lebih besar
Dunia atau Inter- lagi,” ungkap Puteri.
Parliamentary Union Puteri mengingatkan kepada
(IPU) menyelenggarakan anggota parlemen negara sahabat
O Sidang ke-146 di bahwa legislator berperan penting
Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret untuk memastikan diadopsinya
2023. Sebagai delegasi DPR RI yang kerangka hukum yang komprehensif
hadir pada forum ini, Anggota Badan dan holistik, utuh atau tidak terpisah-
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pisah. Peraturan yang diterbitkan
DPR RI Puteri Komarudin ungkapkan harus memberikan perlindungan
upaya Indonesia untuk melindungi hukum bagi perempuan, yang dimulai
perempuan dari kejahatan dan dari upaya pencegahan, penanganan,
kekerasan siber. hingga pemulihan bagi korban.
Puteri menyampaikan, perempuan “Contohnya, di Indonesia kami
sangat rentan menjadi korban sudah mengesahkan Undang-
kekerasan siber. Di Indonesia, satu Undang tentang Tindak Pidana
dari sepuluh perempuan bahkan Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang
telah mengalami salah satu bentuk mengkriminalkan berbagai bentuk
kekerasan siber sejak usia 15 tahun. kekerasan siber sebagai kekerasan
Dari tahun 2020-2021, misalnya, seksual yang disebut Kekerasan
Komnas Perempuan mencatat Seksual Berbasis Teknologi. Serta
peningkatan jumlah aduan kekerasan mengatur pula ‘pasal jembatan’ yang
siber hingga 83 persen. menghubungkan kekerasan seksual
“Angka ini bahkan belum termasuk dalam UU lain, seperti KUHP, UU
kasus-kasus yang tidak dilaporkan Pornografi, sebagai tindak pidana
maupun masuk proses peradilan. kekerasan seksual. Sehingga, dapat
memberikan perlindungan hukum FOTO: IST/PDT
yang lebih luas bagi korban,” tutur
Puteri yang juga menjabat sebagai Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin saat
menghadiri Sidang ke-146 di Manama, Bahrain.
Anggota Biro Perempuan Parlemen
IPU mewakili Grup Asia Pasifik.
PEREMPUAN SANGAT Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar
RENTAN MENJADI ini juga jelaskan keistimewaan UU melalui kewenangan ini kita dapat
TPKS yang memberikan kewenangan
menjaga kepentingan korban untuk
KORBAN KEKERASAN bagi pemerintah pusat untuk menghentikan jejak digital tapi
SIBER. DI INDONESIA, menghapus atau memutus akses tetap menjaga akses untuk proses
SATU DARI SEPULUH konten kekerasan seksual. hukum. Karena itu, kita dorong
PEREMPUAN BAHKAN “Kita tahu kekerasan siber itu parlemen sahabat untuk juga segera
TELAH MENGALAMI sifatnya mudah menyebar secara membentuk undang-undang terkait Scan QR
untuk berita
selengkapnya
SALAH SATU BENTUK cepat melalui internet. Bahkan, kekerasan siber terhadap perempuan
dan segera evaluasi kerangka hukum
dapat meninggalkan jejak digital
KEKERASAN SIBER yang dapat mengganggu proses masing-masing,” tutup Puteri.
SEJAK USIA 15 TAHUN. pemulihan bagi korban. Sehingga, ann/aha

20 Nomor 1238/III/III/2023 • Maret 2023