Page 16 - BULETIN 1238

BULETIN Parlementaria

Legislator Minta Polemik di
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kemenkeu Diselesaikan Sesuai

Prosedur

nggota Komisi XI
DPR RI Sihar Sitorus
meminta agar polemik
yang terjadi di internal
A Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) dapat diselesaikan
sesuai prosedur yang berlaku. Yaitu
dengan cara diserahkan ke ranah
hukum.
“Kalau, misalnya, ada pemberitaan
tentang adanya peredaran uang
yang sangat besar dan tidak jelas
itu tentunya ada ranahnya sendiri,
tentu ada ranah hukum,” ujar Sihar
saat ditemui Parlementaria setelah
menghadiri Rapat Paripurna di
Gedung Nusantara II, DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Mengenai laporan PPATK FOTO: OJI/PDT
terkait adanya transaksi janggal
yang memunculkan angka dengan Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus saat ditemui Parlementaria setelah menghadiri Rapat Paripurna di
Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
jumlah fantastis, Politisi PDI-P itu
menerangkan perlu adanya bukti
yang diperlukan untuk dianalisis lebih diikutinya, Kemenkeu telah standar operasional yang berjalan di
jauh. Karena itu, ia meminta semua melakukan penyisiran dan pemilahan instansi tersebut.
pihak untuk percaya pada upaya terhadap beberapa pihak dan akan “Kalau nggak salah baca juga,
dan sistem pengawasan yang ada di mendalami permasalahan yang dinilai sudah mulai dipilah-pilah mana yang
Kementerian Keuangan. memiliki risiko tinggi. Hal tersebut berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang
“Ya ini (harus) ada pembuktian menurutnya menandakan adanya tinggi, akan didalami lebih lanjut
hukum, nanti ada proses-proses melalui proses-proses yang ada.
yang harus dilalui. Kita juga nggak Nah, itu kan salah satu bukti bahwa
bisa mengambil pandangan yang ada suatu SOP yang berjalan dan
melampaui (tanpa) data yang kita tentunya kita harus percaya kepada
miliki. Saya sendiri juga hanya KALAU, MISALNYA, ADA SOP tersebut,” lanjut Legislator dapil
mengikuti pemberitaan tanpa Sumatera Utara II itu.
melihat ada suatu data untuk PEMBERITAAN TENTANG Dengan adanya keterbukaan
kita menganalisa untuk apa yang ADANYA PEREDARAN informasi, publik juga dapat
terjadi. Jadi untuk fair-nya kepada UANG YANG SANGAT mengawasi jalannya proses yang
semua pihak kita harus percaya BESAR DAN TIDAK JELAS dilakukan oleh Kemenkeu. Sihar juga
bagaimanapun juga pada sistem ITU TENTUNYA ADA memahami kekecewaan yang ada Scan QR
untuk berita
yang ada dalam hal ini dalam sistem RANAHNYA SENDIRI, di masyarakat setelah munculnya selengkapnya
Kementerian Keuangan,” tegasnya. berbagai kasus di permukaan
Sihar kemudian mengatakan TENTU ADA RANAH yang melibatkan para pejabat di
bahwa dari pemberitaan yang HUKUM. Kemenkeu. uc/rdn

16 Nomor 1238/III/III/2023 • Maret 2023