Page 8 - BULETIN 1262
P. 8
BULETIN Parlementaria
Mukhlis Harap ada Peningkatan
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gaji untuk Pegawai Kemenlu
Penempatan Luar Negeri
nggota Komisi I
sebut ya karena kalau maaf
DPR RI Mukhlis nama saya jangan disebut-
Basri menilai, artinya kalau untuk tingkat
untuk harga JADI INI YANG Eselon satu Eselon dua itu
A dasar tunjangan BEBERAPA KALI sejahtera Pak kalau untuk
luar negeri (ATDLN), homestay SAYA LANGSUNG DI pejabat-pejabat ini. Tapi
masih menjadi masalah yang kalau kami ini saat ini dengan
dirasakan oleh pegawai yang YA MEREKA TIDAK kondisi yang ekonomi saat ini,
ditempatkan di luar negeri. MAU SEBUTKAN kami tolong betul pak, tolong
Sehingga ia berharap adanya NAMA. TOLONG PAK disampaikan," terang Mukhlis
NAMA SAYA JANGAN dalam Rapat Kerja Komisi I
DISEBUT-SEBUT YA Bersama Kementerian Luar
KARENA KALAU MAAF Negeri dengan agenda
pembahasan RKA di Senayan,
ARTINYA KALAU Jakarta, Kamis (31/8).
UNTUK TINGKAT Dijelaskan sebelumnya
ESELON SATU ESELON bahwa Menlu mengajukan
DUA ITU SEJAHTERA anggaran pada tahun 2024
PAK KALAU UNTUK ini sebesar 16 triliun lebih
PEJABAT-PEJABAT INI. dan disetujui Rp8,2 triliun.
Ibu beserta jajaran kembali
berjuang dan disetujui dengan
peningkatan gaji dan take tambahan menjadi Rp8,5
home pay untuk pegawai triliun. sehingga Mukhlis
setempat atau lokal staf yang mengaku prihatin akan kondisi
bekerja di luar negeri. tersebut.
"Jadi ini yang Mukhlis melanjutkan,
beberapa kali keberhasilan Menlu sebagai
saya langsung jajaran tidak lepas daripada
di ya mereka dukungan daripada staf
tidak mau juga. Maka dari itu, dirinya
sebutkan menyampaikan amanah
nama. Tolong Pak tersebut kepada Menlu.
"Saya kira itu saja bu yang
dapat saya sampaikan. Pada
kesempatan kali ini sekali
lagi ini saya menyampaikan
titipan amanah, dan ini juga Scan QR
dalam rangka meningkatkan
FOTO: FHN/PDT kesejahteraan bagi Sumber untuk berita
selengkapnya
Daya Manusia yang ada di
Kementerian Luar Negeri,"
Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri saat mengikuti Rapat Kerja Komisi I Bersama Kementerian Luar Negeri
dengan agenda pembahasan RKA di Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023). tutupnya. hal,far/aha
8 Nomor 1262/I/IX/2023 • September 2023
