Page 9 - BULETIN 1262
P. 9

KOMISI II  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Supriyanto Pertanyakan

               Kebijakan KPU Soal 'Paperless'


               pada Pendaftaran Bacaleg






                          nggota Komisi II
                          DPR RI Supriyanto                                    dilakukan oleh KPU. Menurut saya,
                                                                               maunya baik tetapi tidak masuk
                          memberikan sejumlah                                  akal,” ucap Supriyanto dalam agenda
                          catatan terkait      WALAUPUN PAPERLESS,             Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II
               A pelaksanaan tahapan           SAMPAI SAAT INI, KPU            DPR guna memantau perkembangan
               pendaftaran Bakal Calon Legislatif   (KOMISI PEMILIHAN          terkini persiapan pelaksanaan Pemilu
               (bacaleg) untuk Pemilu 2024. Ia   UMUM) LEBIH PERCAYA           2024 di Kota Solo, Provinsi Jawa
               menilai implementasi pendaftaran   DENGAN FOTOKOPI              Tengah, Kamis (24/8).
               Bacaleg secara daring melalui                                      Politisi Fraksi Partai Gerindra itu
               aplikasi Sistem Informasi Pencalonan   DARIPADA BAHAN           mengingatkan agar KPU konsisten
               (Silon) belum efisien dan efektif. Satu   ASLI. ITU MESTI       dalam mengupayakan kebijakan
               di antaranya terkait upaya paperless   DIPERHITUNGKAN.          paperless tersebut. Pasalnya, jika
               atau bersifat daring pada proses   APALAGI PROSES               tidak yakin, ia menilai hal tersebut
               pendaftaran Bacaleg.            ADMINISTRASI BEGITU             akan berimplikasi pada sulitnya
                  “Walaupun paperless, sampai                                  para bacaleg yang mendaftar pada
               saat ini, KPU (Komisi Pemilihan   LANGSUNG DILAKUKAN            aplikasi Silon. “Online itu bagus,
               Umum) lebih percaya dengan      OLEH KPU. MENURUT               tapi ketika tidak bisa online (karena
               fotokopi daripada bahan asli. Itu   SAYA, MAUNYA BAIK           adanya kendala), harusnya KPU itu
               mesti diperhitungkan. Apalagi   TETAPI TIDAK MASUK              bisa memberikan alternatif. Saya ingin
               proses administrasi begitu langsung   AKAL.                     KPU memperhatikan hal-hal seperti
                                                                               ini,” tandasnya.
                                                                                  Sebagai informasi, sebelumnya,
                                                                               KPU telah menetapkan bahwa
                                                                               pendaftaran bakal caleg dilakukan
                                                                               secara daring atau online sesuai
                                                                               dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor
                                                                               10 Tahun 2023 tentang pencalonan
                                                                               anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
                                                                               Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
                                                                               Provinsi dan Dewan Perwakilan
                                                                               Rakyat Daerah kabupaten/kota.
                                                                                  Menggantikan kertas, KPU
                                                                               memanfaatkan teknologi informasi
                                                                               untuk melaksanakan digitalisasi
                                                                               Pemilu 2024 melalui aplikasi Silon.
                                                                               Anggota KPU RI Idham Holik
                                                                               menjelaskan aplikasi Silon akan
                                                                               membuat pekerjaan pada setiap
                                                                              FOTO : TS/PDT
        Scan QR                                                                tahapan pemilu menjadi efektif,
        untuk berita
        selengkapnya                                                           efisien, tapi juga akurat. Walaupun
                                                                               II DPR menilai dalam penerapannya
               Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR guna memantau   begitu, pada implementasinya, Komisi
               perkembangan terkini persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis
               (24/8/2023).                                                    tidak sesuai harapan.    ts,ail/rdn
                                                                                 Nomor 1262/I/IX/2023  • September 2023  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14