Page 55 - Majalah 193 Januari

SOR O T AN

DPR RI mendukung pemerintah untuk dan kartu tani kepada pemerintah.
mengalokasikan anggaran dan kuota Khususnya terkait tata kelola dan
pupuk bersubsidi dengan menaikkan pengawasan pelaksanaan pupuk
HET pupuk. subsidi. Adanya kenaikan HET,
Menanggapi hal itu, Sudin seharusnya dapat meningkatkan
mengatakan bahwa persetujuan jumlah pupuk subsidi, namun yang
tersebut sejatinya memiliki arah terjadi saat ini HET naik akan
dalam memperbanyak pupuk subsidi. tetapi jumlah pupuk subsidi
Sehingga ketika HET naik maka tidak bertambah sehingga
produktivitasnya pun akan meningkat. menimbulkan kelangkaan,” kata
Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Ema.
“Jangan HET naik tapi volumenya Dalam Permentan 49
masih segitu saja. Misal, volume Tahun 2020, pupuk
dengan tidak naik, HET Rp 1.000. Kalau bersubsidi diperuntukkan
ada kenaikan jadi Rp 1.300 pupuk bagi petani atau petambak
subsidinya, maka penyebarannya harus yang telah bergabung
lebih banyak lagi. Namun kenyataannya dalam kelompok tani dan
di Jawa Tengah dan Jawa Timur gila- menyusun RDKK, dengan
gilaan kelangkaan pupuknya,” ungkap ketentuan luas lahan yang
Sudin. dikuasai maksimal 2 hektar dan tidak Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto: Arief/nvl
Persoalan pupuk belakangan diperuntukkan bagi perusahaan.
memang tengah menjadi sorotan “Namun kondisi yang terjadi di bersubsidi harus diikuti dengan jaminan
Presiden Joko Widodo. Pasalnya, lapangan justru sebaliknya, yang ketersediaan pupuk bagi petani oleh
anggaran negara terus keluar mendapatkan pupuk subsidi justru pemerintah, dalam hal ini Kementerian
untuk subsidi pupuk, namun pada petani yang mempunyai puluhan Pertanian maupun PT Pupuk Indonesia
kenyataannya kondisi ketahanan hektar, sementara petani kecil, petani (Persero) sebagai produsen.
pangan tidak banyak berubah. penggarap tidak mendapatkan dampak Menurutnya, kenaikan HET pupuk
“Saya setuju dengan Presiden untuk keuntungan adanya pupuk subsidi,” ini masih wajar dan lebih baik bagi
mencabut subsidi pupuk, tapi apa tandas politisi Fraksi PPP itu. petani, dibandingkan jika kondisi pupuk
solusinya untuk petani. Misalnya di hilir Begitu pula dengan kartu tani, subsidi mengalami kelangkaan. Kondisi
yang dapat kompensasi. Petani yang siapa saja yang berhak memperoleh tersebut akhirnya memaksa petani
mana, petani penggarap, petani pemilik, kartu tani dan merasakan manfaatnya, harus membeli pupuk non subsidi.
petani cukong atau apa?” tambah politisi apakah sudah tepat sasaran, hal ini Pada tahun 2020 lalu, para petani
Fraksi PDI Perjuangan itu. perlu kejelasan dan validasi data sudah menghadapi beban kelangkaan
Senada dengan Sudin, Anggota penerimanya. pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani
Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul “Carut marut tata kelola penyaluran terpaksa membeli pupuk non subsidi
Chusnah juga menyayangkan pupuk subsidi terjadi karena kurangnya dengan harga yang jauh lebih mahal.
dikeluarkannya Permentan No. 49 pengawasan. Empat komponen “Melihat bahasa petani, mereka menilai
Tahun 2020. Ia mengungkapkan, lembaga pengawasan penyaluran daripada pupuk subsidi tidak ada di
permasalahan jumlah alokasi pupuk pupuk subsidi yaitu Dinas Pertanian, pasaran, kemudian harus membeli non
bersubsidi yang masih mengalami Disperindag, Kejaksaan, dan Kepolisian. subsidi dengan jumlah yang mahal, ya
penurunan, kurang maksimalnya Jika selama ini pengawasannya lemah lebih baik naik saja, tidak apa-apa naik
penggunaan kartu tani Nasional, serta sehingga tidak tepat sasaran, maka Rp 100-Rp 200,” ujarnya.
dibutuhkan validasi data Rencana kami mendorong penguatan anggaran Meski HET pupuk subsidi mengalami
Definitif Kebutuhan Kelompok Tani untuk meningkatkan pengawasan kenaikan, Kementerian Pertanian
Elektronik (E-RDKK) merupakan penyaluran pupuk subsidi,” tuturnya. meningkatkan alokasi pupuk subsidi
rangkaian bagian subsidi pupuk yang pada Tahun 2021 sebesar 10,5 juta
dirasa sangat memberatkan petani ton, dari Tahun 2020 sebanyak 8,9
dalam 3 tahun ini. KETERSEDIAANNYA HARUS juta ton. Peningkatan jumlah alokasi
“Perlu dilakukan evaluasi pupuk TERJAMIN pupuk subsidi ini diharapkan menjawab
bersubsidi Tahun 2020 melalui Pada kesempatan berbeda, Wakil kebutuhan petani dalam menunjang
komponen-komponen pendukung Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi produktivitas dan menjaga ketahanan
kegiatan program pupuk bersubsidi menyatakan, kenaikan HET pupuk pangan nasional. l dep/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 55
TH. 2021 EDISI 193 PARLEMENTARIA 55