Page 9 - Majalah 193 Januari

LAPORAN UT AMA

ketentuan vaksin subsidi, skala prioritas Azis menilai tidak mudah SOP dan koordinasi dengan pemda
distribusi vaksin, tenaga medis yang mempersiapkan izin untuk hal krusial serta lembaga-lembaga terkait bisa
menjadi garda terdepan penanganan seperti vaksin Covid-19 sehingga perlu berjalan sesuai harapan. Kualitas vaksin
Covid-19, serta pasien-pasien yang kritis diapresiasi kinerja BPOM yang sudah harus dijaga, edukasi kepada tenaga
perlu diprioritaskan, rumah sakit yang bekerja keras dalam waktu singkat medis perlu ditingkatkan dalam hal agar
akan mendistribusikan vaksin, hingga dalam melakukan penelitian secara dapat mengedukasi kembali masyarakat
bentuk pengawasannya,” tegasnya. seksama. Namun, menurut dia, DPR saat disuntik (vaksin),” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III ini pun akan mengawasi proses vaksinasi agar Menurut Azis, terkait Kejadian Ikutan
menyesalkan maraknya sejumlah dapat terlaksana sesuai aturan dan Pasca Imunisasi (KIPI), kementerian-
rumah sakit (RS) di Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat. kementerian terkait tidak boleh lamban
telah membuka pendaftaran dan Azis pun mendesak Kementerian dalam menjelaskan kepada masyarakat.
menetapkan harga vaksinasi Covid-19, Kesehatan dapat bersinergi dengan Hal itu, kata dia, penting dalam
sementara belum ada penetapan membentuk keyakinan dan kesiapan
ketentuan vaksinasi oleh pemerintah. mental masyarakat.
Azis mengimbau seluruh rumah sakit di “Namanya situasi darurat, jadi
Indonesia, masyarakat dan pihak-pihak pasti banyak pertanyaan. Karena itu
terkait agar dapat menunggu arahan koordinasi antara kementerian dengan
dari pemerintah. PRESIDEN JOKOWI SUDAH mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat
“Presiden Jokowi sudah menegaskan MENEGASKAN BAHWA mengedukasi masyarakat,” katanya. Ia
bahwa pemberian vaksin kepada menilai perlu kreativitas ekstra dalam
masyarakat gratis. Pihak rumah PEMBERIAN VAKSIN menyosialisasikan vaksin berserta efek
sakit jangan offside, harap bersabar, KEPADA MASYARAKAT sampingnya dan hal yang sama harus
tunggu regulasinya, tunggu arahan, dilakukan saat vaksin merek lain sudah
dan keputusan pemerintah kembali. GRATIS. PIHAK RUMAH ada.
Kementerian Kesehatan perlu SAKIT JANGAN OFFSIDE, Azis juga menilai kebijakan
mengkoordinir rumah sakit agar tidak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
mencuri start sampai diterbitkannya HARAP BERSABAR, Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-
peraturan resmi dari pemerintah,” kata Bali sejak 11 Januari 2021 merupakan
Azis. TUNGGU REGULASINYA, langkah yang tepat untuk mendukung
Pemerintah didorong untuk TUNGGU ARAHAN, DAN program vaksinasi dan menciptakan
memastikan program vaksinasi herd immunity di Indonesia.
berjalan lancar setelah mendapatkan KEPUTUSAN PEMERINTAH “Pemerintah pusat dan pemerintah
persetujuan dari BPOM serta sertifikasi KEMBALI. KEMENTERIAN daerah untuk bersinergi agar dapat
halal dari MUI sehingga masyarakat menerbitkan peraturan pelaksana
dapat merasa yakin dan aman untuk KESEHATAN PERLU dalam bentuk peraturan daerah untuk
divaksinasi. menunjang PPKM, sehingga PPKM
Azis mengapresiasi langkah cepat MENGKOORDINIR berjalan efektif dan efisien dalam
BPOM dan MUI dalam mengeluarkan RUMAH SAKIT AGAR menurunkan angka pertumbuhan kasus
izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 Covid-19,” katanya.
buatan Sinovac serta sertifikasi halal. TIDAK MENCURI START Politisi Partai Golkar itu meminta
Menurutnya, pemberian izin tersebut SAMPAI DITERBITKANNYA pemda wajib kooperatif dan mendukung
dikeluarkan tepat dua hari menjelang PPKM serta menerbitkan peraturan
rencana dimulainya vaksinasi nasional. PERATURAN RESMI DARI pelaksana untuk menunjang kebijakan
“Kami apresiasi langkah cepat tersebut. Menurutnya, Pemda juga
dan jujur dari BPOM dan MUI dalam PEMERINTAH harus dapat bersinergi dengan TNI
mengeluarkan izin darurat penggunaan dan Kepolisian guna meningkatkan
vaksin Sinovac. Dengan efisiensi pengawasan dalam implementasinya.
65,3 persen sudah sesuai dengan Hal tersebut akan menciptakan
persyaratan WHO, sehingga logis lembaga-lembaga terkait dan pemda optimisme di masyarakat bahwa negara
untuk memulai vaksinasi sesuai dengan dalam merealisasikan kelancaran dapat berhasil dalam mengentaskan
tahapan-tahapan yang di rencanakan,” program vaksinasi Covid-19. virus mematikan yang sudah hampir
kata Azis dalam siaran persnya “Kementerian Kesehatan harus proaktif setahun lamanya melanda Indonesia.
beberapa waktu lalu. dalam mengawal agar standar mutu, l tn/er

TH. 2021 EDISI 193 PARLEMENTARIA 9