Page 30 - majalah elektronik edisi 2

SECTION Artikel

Strate gi Mewujudkan ZI, WBK dan WBBM
Strategi Mewujudkan ZI, WBK dan WBBM
Dengan MemPHQ-kan P e gawai
Dengan MemPHQ-kan Pegawai
Musyaddad, M.Si.

Widyaiswara Pertama BDK palembang

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan
birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
korupsi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.
birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh Peraturan tersebut sebagai pedoman umum
instansi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan yang merupakan acuan bagi pejabat di Instansi
langkah awal untuk melakukan penataan sistem Pemerintah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan Daerah) dalam rangka Pembangunan ZI Menuju Wilayah
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara Bebas dari Korupsi. Instansi Pemerintah yang telah
cepat, tepat dan profesional. Konsep ini sudah ada sejak mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi instansi
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 pemerintahan yang berpredikat ZI, mewujudkan
Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan
mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk
birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan
tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang
dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih bersangkutan. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan
dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. tersebut, dilakukan pembinaan oleh pihak Unit Penggerak
Integritas (UPI) bersama instansi pemerintahan terkait,
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi, Presiden Republik Indonesia (melalui Inpres sepanjang diperlukan, misalnya BPKP, BKN, dan
LKPP. Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh
Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan, coaching,
Menteri dan Kepala Lembaga Negara serta Kepala kajian sistem, fasilitas atau bentuk-bentuk pembinaan
Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang teknis lainnya.
diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing dalam rangka pencegahan dan Definisi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas
Definisi Zona Inte
gritas (ZI), Wilayah Bebas
pemberantasan korupsi tahun 2012, dengan merujuk
dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi
pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam dari K orupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal
Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau
Pencegahan”. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Non
telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu Government Organization (NGO) untuk menunjukkan
layanan perizinan, seperti yang dicontohkan di beberapa semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan
daerah melalui pembentukan one stop service (layanan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam
satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas
masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, dan island/zone atau pulau/kepulauan. Integrity atau
terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya
meninggalkan sekian celah bagi korupsi. yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan
manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun
korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi
dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dalamnya (misalnya Kementerian Keuangan). Salah satu

28 | E-Magazine Swarna Musi Volume X Ed. 1