Page 10 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat
P. 10

Dari  beberapa  definisi  pendidikan  kewarganegaraan  tersebut  di  atas
                  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan
                  adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dasar tentang pemerintahan,
                  tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mamp
                  mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan
                  warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang
                  berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis. Jadi,
                  pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses
                  pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
                  untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan serta kesadaran tentang
                  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara,  penghargaan  terhadap  hak-hak
                  asasi  manusia,  kemajemukan  bangsa,  pelestarian  lingkungan  hidup,
                  kesetaraan  gender,  demokrasitanggung  jawab  sosial,  ketaatan  pada  hukum,
                  serta ikut berperan dalam percaturan global.

                   b.   Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
                         Sejalan  dengan  uraian  pada  hakikat  bidang  studi  Pendidikan
                  Kewarganegaraan  maka  berikut  ini  akan  diuraikan  pula  tentang  karakteristik
                  atau  ciri-ciri/sifat  umum  bidang  studi  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Melalui
                  mata pelajaran PPKn menuntut lahirnya warga negara dan warga masyarakat
                  yang Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang
                  mengetahui  dan  memahami  dengan  baik  hak-hak  dan  kewajibannya  yang
                  didasari oleh kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dapat
                  membuat  keputusan  secara  cepat  dan  tepat,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi
                  orang lain. Warga negara yang yang dimaksud adalah warga negara dan warga
                  masyarakat  yang  juga  mandiri,  bertanggungjawab,  mampu  berfikir  kritis  dan
                  kreatif  atau  yang  secara  umum  oleh  Lawrence  Senesh  seperti  yang
                  dikemukakan  oleh  Murphy  (dalam  Sapriya,  2012)  dengan  sebutan  desitable
                  socio-civic  behavior  atau  warga  negara  yang  mampu  tink  globally  while  act
                  locally kata Rene Dubois.
                         Karakteristik  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru,
                  yaitu  bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  suatu  bidang  kajian
                  ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama
                  serta  esensi  pendidikan  demokrasi  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  melalui
                  berikut ini:
                        1)  Civic Intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik
                            dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial
                        2)  Civic Reponsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai
                            warga negara yang bertanggungjawab
                        3)  Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas
                            dasar  tanggungjawabnya,  baik  secara  individual,  sosisal,  maupun
                            sebagai  pemimpin  hari  depan  Sejalan  dengan  itu  kompetensi-
                            kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata.
                         Pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  dibagi  kedalam  3  kelompok,
                  yaitu sebagai berikut :
                        1)  Kompetensi  untuk  menguasai  pengetahuan  kewarganegaraana.
                            Memahami  tujuan  pemerintahan  dan  prinsip-prinsip  dasar  konstitusi
                            pemerintahan Republik Indonesia.




                                                            4
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15