Page 60 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari
model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasungan
hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat
diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.
e) Periode 1966-1998
Berbagai seminar tentang HAM dilakukan orde baru. Namun pada
kenyataanya, orde baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran
HAM di Indonesia. Janji-janji orde baru tentang pelaksanaan HAM di
Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an
hingga 1980-an. Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari
sidang MPRS, pemerintah orde baru mulai menunjukkan watak aslinya
sebagai kekuasaan yang anti HAM yang dianggapnya sebagai produk
barat. Sama halnya dengan orde lama, orde baru memandang HAM
dan demokrasi sebagai produk barat yang individualistik dan
bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang
dianut oleh bangsa Indonesia. Beberapa butir penolakan pemerintah
orde baru terhadap konsep universal HAM, yaitu HAM adalah produk
pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya
bangsa yang tercermin dalam Pancasila, bangsa Indonesia sudah
terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan
UUD 1945 yang lahir lebih lebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi
Universal HAM, Isu HAM sering kali digunakan olah negara-negara
barat untuk memojokan negara yang sedang berkembang seperti
Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan
politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan
politik yang berbeda dengan pemerintah. Namun atas upaya yang
dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990 memperoleh hasil
karena pemerintah menunjukan sikap akomodatif, yaitu dibentuknya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan
KEPRES No 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.
f) Periode pasca orde baru (1998-sekarang)
Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia.
Lengsernya tampuk kekuasaan orde baru sekaligus menandai
berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru
demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah
rezim otoriter. Pada masa Habibie perhatian pemerintah terhadap
pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan.
Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah
satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan
HAM. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi di antaranya, konvensi
HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam,
konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, konvensi
tentang penghapusan kerja paksa, konvensi tentang diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan serta konvensi tentang usia minimum untuk
diperbolehkan. Untuk pemahaman lebih lanjut terkait dengan
penjabarkan perkembangan pemikiran HAM
Dapat di simak pada link berikut: https://youtu.be/3Qb83HmbpAA

54