Page 19 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD

diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana
Pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk
merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut
apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang
dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan
penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. 5) Mencegah
Perselisihan: Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang
terjadi, akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan
menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar
kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai.

b. Pilar-Pilar Demokrasi
Adapun Pilar Demokrasi Indonesia (Achmad, 2006) adalah sebagai berikut:
1) Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan ang Maha Esa
Demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, berarti seluk beluk
system serta prilaku menyelenggaran kenegaraan RI harus taat asas,
konsisten, atau sesuai nilai-nilai dan kaidajh-kaidah dasar Ketuhanan yang
Maha Esa.
2) Demokrasi dengan Kecerdasan
Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan
demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan denagn kekeuatan naluri, kekuatan
otot, atau kekuatan masa ke sama. Jadi, penyelenggaraan demokrasi
tersebut justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan rohaniah,
dan kecerdasan emosianal.
3) Demokrasi yang berkedaulatan Rakyat.
Demokrasi atau kekuasaan tertinggin ada di tangan rakyat. Secar prinsip
rakyatlah yang memiliki atau memang kedaulatan itu. Dalam batas-batas
tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di
MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4) Demokrasi dengan Rule of Law
• Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi,
serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi
ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
• Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang
terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
• Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang
membiarkan kesemrawutan atau anarki.
• Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum,
seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru
mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan,
permusuhan, dan kerusakan.
5) Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara
Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara
Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga
demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan
diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab.
6) Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia

15