Page 14 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD

Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi berarti, bahwa
kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, dan
tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh
Indonesia. Sistem Sosial Budaya: atas dasar kebudayaan nasional dan
Bhinneka Tunggal Ika Dalam Pasal 32 UUD 1945 disebutkan, bahwa
negara/pemerintah memajukan kebudayaan nasional, menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini berarti
bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan
kebudayaan nasional. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam
kebudayaan nasional dapat dibenarkan dengan ketentuan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila dalam kebudayaan nasional, dan dapat
meningkatkan nilai-nilai kebudayaan nasional sekaligus meningkatkan harkat
dan martabat manusia Indonesia (Tilaar, 2004). Disamping itu, karena negara
kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa serta golongan warga negara,
maka kita menjunjung tinggi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam
hubungan ini kita tidak boleh mempertentangkan perbedaan sifat, bentuk dan
wujud kebudayaan yang beraneka ragam yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat kita, tetapi keanekaragaman itu hendaknya saling melengkapi dan
semuanya itu merupakan khazanah kebudayaan kita. Manusia-manusia yang
mendiami kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya
sebagaimana terkandung dalam wawasan nasional bangsa Indonesia yaitu
wawasan Nusantara. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya
bangsa,yang harus dikembangkan untuk dapat dinikmati bersama. f. Sistem
pembelaan negara, hak dan kewajiban dalam pertahanan negara Dalam Alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa pemerintah negara
Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya
dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dalam pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai
kekuatan pendukung.
Kepulauan nusantara kita sebagai satu kesatuan Pertahanan Keamanan
berarti, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara dan bahwa tiap-tiap
warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka upaya
pembelaan dan pertahanan keamanan negara dan bangsa. g. Sistem
pemerintahan Negara (Demokrasi Pancasila) Pancasila yang terkandung di
dalam Pembukaan UUD 1945 tidaklah mungkin dapat kita terapkan di dalam
kehidupan ketatanegaraan sehari-hari, bila tidak dirumuskan di dalam
ketentuan-ketentuan yang konkrit yang sekarang tercantum di dalam pasal-
pasal UUD 1945. Adapun sistem pemerintahan Negara yang terkandung dalam
pasalpasal UUD 1945 yang dijiwai Pancasila adalah sebagai berikut: 1)
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) “Negara
Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (Machtsstaat)”. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa

10