Page 9 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD

permusyawaratan/perwakilan (sila keempat). 4. Keempat, negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
(sila kesatu dan kedua).
Pokok-pokok pikiran itu yaitu Pancasila merupakan cita-cita hukum yang
menguasai hukum dasar baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar
yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Jadi pasal-pasal dalam UUD 1945
dijiwai oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945,
yaitu Pancasila. Kedudukan hukum Pancasila sebagai Dasar Negara yang
tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945 dipertegas kembali dengan Ketetapan MPR
Nomor XVIII / MPR / 1998. Adapun materi yang tertuang dalam Ketetapan MPR
Nomor XVIII / MPR / 1998 adalah sebagai berikut: 1. Mencabut dan menyatakan
tidak berlaku lagi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang
tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1978 yang ditetapkan dalam
masa Orde Baru. 2. Menegaskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara
yang tercantum dalam Alinea keempat UUD 1945 yang disahkan PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945. 3. Selanjutnya kedudukan hukum Pancasila selain
sebagai Dasar Negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara,
sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 (Soediman, 2010).
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
kedudukan hukum Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Pancasila sebagai
Dasar Negara yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dipertegas kembali
dengan ketetapan MPR no XVIII / MPR / 1998 2. Pancasila menjiwai
Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Menurut Prof. R. Soepomo pokok-
pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sila-sila Pancasila merupakan
suasana kebatinan atau semangat kejiwaan dari pasal-pasal UUD 1945. 3.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara sebagaimana
ditegaskan dalam UU no. 10 Tahun 2004 (Tim Pusdiklat Pengembangan
Sumber Daya Manusia). Dari apa yang dipaparkan mengisyarakatkan bahwa
peruturan perundang-undangan Indonesia harus dijiwai dan diilhami oleh
Pancasila dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik sebah kesimbpulan bahwa Pancasila
tidak hanya sebagai Dasar negara melainkan menjiwai Pembukaan dan pasal-
pasal UUD 1945 dan sebagai sumber dari segala sumber hokum negara
Indonesia.

3. Bahan Diskusi
a. Pancasila sebenarnya sudah hidup dalam diri manusia bahkan sudah
menjadi rohdalm diri setiap manusia. Beirikan argumentasi anda terkait
dengan pernyataan tersebut, serta berikan contoh riilnya dalam
kehidupan!
b. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, globalisasi tidak bisa kita hindari,
langkah atau antisipasi apa yang bisa anda ambil sebagai pribadi untuk
menanggulangi iplikasi negative dari gloalisasi tersebut!

5